• Selasa, 7 Desember 2021

Sidang Tahunan MPR, DPR dan DPD dalam Rangka HUT Ke-76 RI Dilaksanakan Prokes Ketat

- Minggu, 15 Agustus 2021 | 13:11 WIB
Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar saat tinjau gladi kotor sidang tahunan (ft. dpr.go.id) (DPR)
Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar saat tinjau gladi kotor sidang tahunan (ft. dpr.go.id) (DPR)

KABAR RAKYAT, Jakarta - Sidang tahunan MPR RI, Sidang DPR RI-DPD RI dan Rapat Paripurna penyampaian RAPBN Tahun 2022 dalam rangka peringatan HUT ke 76 Kemerdekaan Republik Indonesia akan digelar dengan penerapan protocol kesehatan atau prokes ketat.

Sidang tahunan akan digelar besok, Senin 16 Agsutus 2021, pelaksanaannya berjalan secara minimalis dengan jumlah peserta terbatas lebih sedikit dibandingkan dengan tahun lalu. Selain itu direncanakan Presiden dan Wakil Presiden akan hadir pada acara tersebut.

"Saat ini dilakukan geladi kotor, dimana hari Minggu (15/8/2021) nanti akan diadakan geladi bersih. Ada pengaturan waktu dan penyederhanaan yang dilakukan," ungkap Indra kepada wartawan di acara gladi kotor Sidang Tahunan MPR RI; Sidang Bersama DPR RI-DPD RI dan Rapat Paripurna DPR RI tentang RAPBN 2022 di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Jumat kemarin seperti dikutip Kabar rakyat dari Website DPR RI, Minggu (15/08/2021).

Baca Juga: Presiden Minta Kepala Daerah Gali Potensi Ekspor Komoditas Pertanian

Sedangkan terkait pengaturan waktu antara sidang pertama dan sidang kedua hanya dibatasi 10-15 menit tenggat waktu. Indra menegaskan bahwa panitia penyelenggara telah memperhitungkan setiap tahapannya. Penyelenggara juga memastikan penerapan protokol kesehatan yang ketat, dimana terdapat kewajiban tes PCR untuk memasuki ruang sidang.

"Pelaksanaannya juga telah disepakati secara minimalis, dengan peserta yang hadir secara fisik 60 orang," terang Indra.

Sehingga dapat dipastikan adanya jaga jarak selama berada di ruang sidang. Rincian 60 orang yang hadir secara fisik adalah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, pimpinan DPR (5 orang), pimpinan MPR (10 orang), ketua fraksi-kelompok DPD (10 orang).

Baca Juga: Presiden Minta Kepala Daerah Gali Potensi Ekspor Komoditas Pertanian

Diikuti ketua fraksi di DPR (9 orang), pimpinan DPD (4 orang), perwakilan subwilayah (4 orang), serta pimpinan lembaga negara (Ketua BPK, Ketua MA, Ketua MK, dan Ketua KY). Selain itu dari unsur pemerintah, di antaranya Menko Polhukam, Menko PMK, Menko Marives, Menteri Sekretariat Negara, Sekretaris Kabinet, Menteri Keuangan, Kepala Bappenas, Panglima TNI, dan Kapolri.

Halaman:

Editor: Hariyadi

Sumber: DPR RI

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Ijtimah MUI Tentang Ketentuan Hukum Pinjaman Online

Sabtu, 20 November 2021 | 14:59 WIB
X