• Selasa, 3 Agustus 2021

8 Juta Pekerja dan Buruh akan Ditranfer Dana BSU, Berikut Penjelasannya  

- Jumat, 23 Juli 2021 | 01:47 WIB
Menaker Ida Fauziyah (Foto: Dokumentasi BPMI Setpres)
Menaker Ida Fauziyah (Foto: Dokumentasi BPMI Setpres)

KABAR RAKYAT, Jakarta – Program Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun 2021 dari pemerintah kembali digulirkan melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) guna mencegah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagai dampak pandemi COVID-19, juga PPKM Darurat COVID-19.

Dikuti Kabar Rakyat dari laman Setkab RI, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, keterangan pers secara virtual, Rabu (21/07/2021), mengatakan, “kebijakan BSU dikeluarkan untuk mencegah pengusaha memutuskan hubungan kerja dengan pekerjanya, serta membantu pekerja yang dirumahkan.”

Adanya BSU ini, diharapkan Ida Fauziyah, beban perusahaan dapat berkurang sehingga pengusaha dan pekerja/buruh terus melakukan dialog sosial bipartit guna mencari solusi bersama di tengah pandemi.

“Melalui BSU ini, kita berharap hubungan industrial yang harmonis dan kondusif di perusahaan terjaga. Sehingga sekali lagi, PHK dapat terhindarkan,” tuturnya.

Berita ini telah tayang di situas Setkab RI, berjudul: Pemerintah Kembali Gulirkan Bantuan Subsidi Upah Bagi Pekerja/Buruh

Jumlah calon penerima BSU diestimasi mencapai kurang lebih 8 juta orang dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp8 triliun. “Jumlah ini masih berupa estimasi mengingat proses screening data yang sesuai dengan kriteria di atas masih dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan,” imbuhnya.

Ketentuan BSU, lanjut Menager Ida Fauziyah, akan diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease (COVID-19) dan PPKM Tahun 2021.

Adapun, kriteria kerja/buruh yang mendapat BSU di antaranya Warga Negara Indonesia (WNI); pekerja/buruh penerima upah; dan terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja yang masih aktif di BPJS Ketenagakerjaan.

“BPJS Ketenagakerjaan dipilih sebagai sumber data, mengingat saat ini data BPJS Ketenagakerjaan dinilai paling akurat dan lengkap. Sehingga akuntabel dan valid dipergunakan oleh pemerintah sebagai dasar pemberian bantuan subsidi secara cepat dan tepat sasaran,” ujar Ida.

Halaman:

Editor: Choiri Kurnianto

Sumber: Sekretariat Kabinet RI

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X