• Jumat, 22 Oktober 2021

Gabungan Lembaga OJK BI Polri Kominfo Kemenkop UKM Komitmen Bersama Berantas Pinjol Ilegal

- Sabtu, 21 Agustus 2021 | 11:14 WIB
Lima Kementerian dan Polri jaga perlinungan konsumen dari Pinjol Illegal (Bank Indonesia)
Lima Kementerian dan Polri jaga perlinungan konsumen dari Pinjol Illegal (Bank Indonesia)

KABAR RAKYAT, Jakarta – Banyak keluhan masyarakat terkait pinjaman online atau Pinjol illegal. Pemerintah melalui sejumlah kementerian sepakat membuat kesepakatan bersama untuk pemberatasan bersama Polri.

Yakni membentuk Satgas Waspada Investasi (SWI). Lembaga terlibat SWI; OJK, Bank Indonesia (BI), Polri, Kominfo dan Kemenkop UKM. Pada hari, Jumat (20/08) kemarin, dikutip dari laman resmi BI (Bank Indonesia), dibentuknya SWI ini, ditegaskan oleh lima kementerian dan lembaga Polri memberikan keterangan pers secara virtual kepada pers.

Mereka yang hadir antara lain, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, Gubernur BI Perry Warjiyo, Kapolri Jendral Listyo Sigit Pranowo yang diwakili oleh Kabareskrim Komjen Agus Andrianto, Menteri Kominfo Johnny G. Plate, dan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki.

Pernyataan bersama ini ditujukan untuk meningkatkan tindakan nyata dari masing-masing kementerian dan lembaga dalam memberantas pinjaman online ilegal sesuai kewenangannya untuk melindungi masyarakat.

Baca Juga: Cinta Ditolak, Pria di Sukabumi ini Nekat Mencuri Celana Dalam Janda Muda

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso menyampaikan OJK selama ini telah melakukan berbagai kebijakan untuk memberantas pinjaman online ilegal melalui Satgas Waspada Investasi (SWI).

OJK juga telah mendapatkan respon positif dari Google atas permintaan kerja sama mengenai syarat aplikasi pinjaman pribadi di Indonesia yang sering disalahgunakan oleh pinjaman online ilegal. Terhitung sejak tanggal 28 Juli 2021, Google menambahkan persyaratan tambahan kelayakan bagi aplikasi pinjaman pribadi antara lain berupa dokumen lisensi atau terdaftar di OJK.

BI juga terus berkomitmen untuk selalu menjadi mitra strategis dalam sinergi antar otoritas dalam mentransmisikan kebijakan, tanpa terganggu oleh adanya praktik bisnis yang tidak sehat seperti pinjaman online ilegal. Dukungan penuh BI selaku otoritas di bidang Sistem Pembayaran antara lain, menekankan penerapan aspek kehati-hatian oleh Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) nonbank dalam menjalankan bisnisnya dan menjalankan kewajiban Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) termasuk menerapkan prinsip Know Your Customer.

Baca Juga: Berita Pemotor Tewas Tabrak Mini Bus di Camplong karena Ceroboh

Halaman:

Editor: Hariyadi

Sumber: BI.go.id

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Berbagai Kejutan Promo 10.10, Ini Penawarannya

Rabu, 29 September 2021 | 13:39 WIB

Ativitas Ekonomi di Puncak Bogor Mulai Menggeliat

Selasa, 24 Agustus 2021 | 20:37 WIB
X