Tujuh Fraksi DPRD Banyuwangi Sampaikan Pemandangan Umum

- Selasa, 13 Februari 2018 | 20:56 WIB
Paripurna Penyampaian PU Fraksi DPRD Banyuwangi
Paripurna Penyampaian PU Fraksi DPRD Banyuwangi

(Foto Hariyadi)


KABARRAKYAT, BANYUWANGI -Tujuh fraksi di#DPRD Kabupaten#Banyuwangi sampaikan Pemandangan Umum (PU), atas nota pengantar dua rancangan Peraturan Daerah (Raperda),dalam rapat#paripurna, Senin (12/02/2018).

Dua Raperda tersebut, antara lain Raperda Perubahan Perda No.1 Tahun 1988 tentang Pendirian PDAM Kabupaten#Banyuwangi dan Raperda Perubahan Perda No. 2 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Adiministrasi Kependudukan Kabupaten#Banyuwangi.
Rapat#paripurna dipimpin Wakil Ketua#DPRD, H.M.Joni Subagio,SH.MH didampingi Wakil Ketua#DPRD,Ismoko, dan dihadiri Wakil Bupati#Banyuwangi, Yusuf Widyatmoko.S.Sos, Sekretaris Daerah, Drs, Djadjad Sudrajat,M.Si, StafAhli Bupati,Kepala SKPD, Camat dan Lurah se#Banyuwangi.

Baca juga : Dua Raperda Usulan Eksekutif Diparipurnakan2018

Pemendangan Umum pertama oleh fraksi Demokrat melalui juru bicaranya, Gunawan menyampaikan , materi yang diubah pada Raperda sangat minimal, mestinya ruang lingkup materi yang diubah, tidak hanya sebatas perubahan jumlah penyertaan modal.

Mengingat dasar hukum utama yang dijadikan pijakan pada Perda No. 1 Tahun 1988 adalah Undang-Undang No. 5 Tahun1962 tentang Perusahaan Daerah, yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dengan adanya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

“ Sebaiknya usulan perubahan Perda pendirian PDAM oleh eksekutif, diganti dengan Raperda yang baru,dengan mencabut Perda yang lama,” ucap Gunawan dihadapan rapat#paripurna.
Demikian pula dengan perubahan Perda No.2 tahun 2014 tidak hanya mencakup perubahan materi tentang kenaikan denda pelanggaran pelaporan peristiwa kependudukan.

“Fraksi Demokrat menyarankan kepada eksekutif,agar kenaikan denda mempertimbangkan kenaikan pendapatan per kapita masyarakat dan laju inflasi, sehingga tidak memberatkan masyarakat,” ungkap juru bicara fraksi Demokrat.

PU fraksi Golkar-PAN melalui juru bicaranya,Umi Kulsum terhadap perubahan Pasal 9 dan penambahan ayat baru dalam Perda No. 1 Tahun 1988 tentang PDAM mempunyai kesepahaman yang sama dengan eksekutif. Namun dalam Pasal 1 mengenai ketentuan umum banyak istilah yang berubah, fraksi Golkar-PAN memandang perlu untuk menganti menjadi Perda baru.

Terhadap perubahan Perda No.2 tahun 2014,fraksi Golkar-PAN memberikan penguatan pelayanan dalam administrasi kependudukan yang hendaknya mempunyai 8 (delapan) tolak ukur pelayanan, yakni kesederhanaan, kejelasan, keamanan, keterbukaan, efisiensi, ekonomis, keadilan dan kepatan waktu.

Dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa yang dibacakan juru bicaranya, Inayanti Kusumasari berharap dengan penambahan modal dapat menstimulus kinerja, profesionalitas,serta memberikan pelayanan penyediaan air bersih lebih maksimalkepada pelanggannya, sekaligus menjadi salah satu item PAD yang terukur bagi daerah#Banyuwangi.

Terhadap perubahan Perda No.2 tahun 2014 atas kenaikan denda administrasi, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa kurang sependapat dan minta dipertimbangkan.

PU fraksi PDI-Perjuangan yang dibacakan oleh, H Sugirah sebagai juru bicara disampaikan bahwa terhadap perubahan Perda No.1 tahun 1988 dan Perubahan Perda No.2 Tahun 2014, fraksi PDI-Perjuangan memiliki kesepahaman dengan eksekutif.

PU fraksi Gerindra-Sejahtera melalui juru bicara, Sukarni terhadap perubahan Perda pendirian PDAM Kabupaten#Banyuwangi masih ada beberapa permasalahan, yakni kekosongan jabatan direktur utama yang sudah berlangsung selama 6 (enam) tahun. Sehingga PDAM tidak bisa mengambil kebijakan yang bisa menguntungkan perusahaan.

Selain itu, fraksi Gerindra-Sejahtera menolak adanya kenaikan denda administrasi atas keterlambatan pelaporan peristiwa kependudukan, Karena administrasi kependudukan dan pencatatan sipil merupakan kewajiban pemerintah dan hak masyarakat untukmendapatkan pelayanan yang baik dan gratis.

PU fraksi Partai Persatuan Pembangunan melalui juru bicaranya, Syahroni mengusulkan adanya tambahan kata sambung untuk memperjelas sekaligus mempertegas makna apad ayat (3a). Terkait dengan perubahan Perda No.2 tahun 2014 fraksi PPP sepakat, namun tetap harus dibicarakan dalam tingkat Pansus.

Dan yang terakhir Pemandangan Umum fraksi Hanura-Nasdem yang dicakan oleh juru bicaranya, Sugiyo disampaikan bahwa terhadap perubahan Perda No.1 tahun 1988 tentang pendirian PDAM, perlu adanya penambahan dasar hukum yaitu Perda No. 8 Tahun 2013 tentang perubahan keempat Perda No.13 tahun 2007 tentang Penyertaan Modal daerah kepada Pihak Ketiga.
Selanjutnya terkait materi perubahan Perda No. 2 tahun 2014, fraksi Hanura-Nasdem minta penjelasan terkait dengan kenaikan denda administrasi pelaporan peristiwa kependudukan.

Reporter : Hariyadi

Editor : Coi/Choiri

Editor: REDAKSI

Tags

Terkini

X