• Kamis, 7 Juli 2022

Bedah Rumah Bunder Terancam Jadi Program Abal-abal

- Sabtu, 13 Januari 2018 | 01:59 WIB
Bedah Rumah
Bedah Rumah

KABARRAKYAT, BANYUWANGI – Program bedah rumah di Desa Bunder Kecamatan Kabat hingga kini tak kunjung direalisasikan oleh pemerintah Desa Bunder. Sehingga program kerakyatan itu oleh penerimanya dikeluhkan karena tidak pernah dirasakan sama sekali alias bisa menjadi program abal-abal.

Informasi diterima KABARRAKYAT.ID, program bedah rumah di Desa Bunder berjumlah kurang lebih ada 5 titik, tersebar di beberapa dusun. Perorang penerima program bedah rumah dialokasi kurang lebih sebesar 10 juta per rumah plus dipotong pajak 13 persen.

Baca juga : LPj Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Harus Tuntas 30 Januari

“Ada 5 orang tidak mampu penerima bedah rumah. Perumah menerima Rp. 10 juta plus potong pajak. Itu dananya dari APBDes,” ungkap sumber terpercaya KABARRAKYAT.ID, meminta identitasnya dirahasiakan, Jum’at (12/01/2018).

Keterangan sumber itu, dicocokan dengan keterangan salah satu penerima bedah rumah seorang nenek berinisal Jul (60) (identitas sengaja disamarkan, red) asal Krajan Desa Bunder. Ia mengatakan, pernah di data dan disampaikan perangkat desa Bunder sebagai salah seorang penerima bedah rumah. Harapan nenek Jul, program bedah rumah dari pemerintah itu, secepatnya direalisasikan. Karena ia mengaku sudah terus bersabar untuk menunggu.

“Program bedah rumah ini belum saya rasakan,” ungkap Nenek Jul apa adanya.

Baca juga : Penyerapan ADD dan DD 2018 ‘Terhambat’ Jika LPj Terlambat

Kasak-kusuk dari warga, pemerintah Desa Bunder baru akan merealisasikan program bedah rumah pada tanggal 15 Januari 2018 ini. “Katanya tanggal 15 Januari akan direalisasikan,” ungkapnya.

Informai terbaru dari Bunder, Anggaran Pembangunan Belanja Desa (APBDes) diantaranya ada anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBD Kabupaten Banyuwangi dan Dana Desa (DD) bantuan APBN tahun 2017 sudah direaliasikan diantaranya, pembangunan infrastruktur pengaspalan jalan di Dusun Seruni dan pavingisasi.

Selanjutnya, belum terealisasi yaitu program bedah rumah, honor kepala dusun selama 1 bulan belum terpenuhi, dan alat Closed Circuit Television (CCTV).

Sebelumnya dijumpai, Kepala Desa Bunder Samirin terkait ribut-ribu prorgam bedah rumah yang belum terealisasikan pada warga kurang mampu. Namun ia mengatakan tidak tahu, karena dirinya pejabat kepala desa baru. “Saya pejabat baru, dan pelaksanaan itu yang tahu persis Pj. Kepala Desa Bunder dari PNS Kecamatan Kabat,” ungkap Samirin pada KABARRAKYAT.ID, belum lama ini.

Sudah diberitakan, Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Banyuwangi Zein Kastolani mengingatkan agar pelaksanaan program bersumber dari ADD dan DD harus tertib administrasi dan transparan. Bahkan seluruh desa juga diingatkan, agar tepat waktu melaporkan hasil kegiatan dengan membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPj) ADD dan DD Tahun 2017 ke Kantor DPMPD Kabupaten paling lambat 30 Januari 2018. Karena jika terlambat menyerahkan LPj dikhawatirkan proses pencarian ADD dan DD tahun 2018 juga akan terhambat realisasinya.

Reporter : Roh/Fattahur/Coi

Editor : Choiri

Editor: REDAKSI

Tags

Terkini

X