DPRD Ikut Petunjuk Mendagri Tolak Denda Kependudukan

- Rabu, 28 Februari 2018 | 15:03 WIB
20180228_144910
20180228_144910

Marifatul Kamila (foto doc)


KABARRAKYAT, BANYUWANGI - Usulan eksekutif dalam Raperda Perubahan Perda No. 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, terkait dengan kenaikan denda keterlambatan pelaporan peristiwa penting kependudukan, tidak disetujui sebagian besar anggota Pansus DPRD#Banyuwangi.


Ketua Pansus Raperda Perubahan Perda Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan DPRD#Banyuwangi, Marifatul Kamila SH menyampaikan, hasil konsultasi Pansus ke Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM. Pengenaan denda keterlambatan pelaporan peristiwa penting kependudukan, seperti kelahiran, kematian, perkawinan, diatur dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang adminduk.

“ Pasal 90 Undang-Undang No. 24 tahun 2013, denda keterlambatan pelaporan kependudukan memang diatur, namun dalam Peraturan Pemerintah yang baru sudah tidak diatur lagi, sehingga kewenangan pencantuman denda diberikan kepada daerah,” ucap Marifatul Kamila saat dikonfirmasi KABARRAKYAT usai rapat pansus bersama Dispendukcapil, Selasa (27/02/2018).

Maka dalam rapat Pansus, perubahan Perda no. 2 tahun 2017, khususnya dalam Pasal 77 ayat (3) terkait dengan kenaikan denda keterlambatan pelaporan administrasi kependudukan dihapus, karena dianggap memberatkan masyarakat.

“ Pansus menghendaki perubahan Perda No.2 tahun 2017, khususnya Pasal 77 ayat (3) tentang kenaikan denda dihapus, karena memberatkan masyarakat,” ungkap Politisi Perempuan Partai Golkar ini.

Baca juga :

Pelayanan Dispendukcapil Lancar, 14 Ribu Blangko E-Ktp Disiapkan

Dinas Kependudukan Capil Terapkan Layanan Jemput Bola ke Desa

Dalam Peraturan daerah tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan sebelumnya. Masyarakat#Banyuwangi yang terlambat melaporkan peristiwa kependudukan dikenakan denda sebesar Rp. 50 Ribu. Sedangkan dalam revisi Perda biaya denda keterlambatan pengurusan administrasi kependudukan naik menjadi Rp. 250 Ribu.

Diakhir wawancara, Ketua Pansus perubahan perda penyelenggaraan administrasi kependudukan berharap eksekutif sepakat terhadap usulan Pansus, untuk menghapus pasal tentang pengenaan denda bagi masyarakat yang terlambat melaporkan dan mengurus administrasi kependudukan, seperti KTP,Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran.

Reporter : Hariyadi

Editor : Coi/Choiri

Editor: REDAKSI

Tags

Terkini

X