Waridjan Dkk Jadi Tersangka Kasus Dugaan Pemalsuan Surat Perpenas

- Jumat, 5 Januari 2018 | 20:34 WIB
DK Perpenas
DK Perpenas

KABARRAKYAT, BANYUWANGI - Mantan Pengurus Perpenas 17 Agustus 1945 Banyuwangi, Waridjan (WR), menjadi tersangka dalam kasus dugaan membuat surat palsu sebagaimana diatur dalam pasal 263 KUHP. Masih ada 3 rekannya yang lain, yakni mantan Rektor Untag 17 Agustus 1945 Banyuwangi, TH mantan Rektor Untag lama, SS dan IM juga ikut menyandang status tersangka dalam kasus yang sama.


Kabar ini disampaikan salah satu Pengurus Perpenas 17 Agustus 1945 Banyuwangi Nurul Islam Jumat (5/1/2018). Dalam kesempatan itu, selain Nurul Islam hadir juga anggota Dewan Kehormatan Untag 1945 Banyuwangi, Sonny T. Danaparamita, Heru Pratista dan Supriyadi KS dan Penasehat Hukum Perpenas 17 Agustus 1945 Banyuwangi Ahmad Badawi.


Menurut Pria yang biasa dipanggil Nurul ini kabar tersebut dia ketahui dari surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) yang diterimanya dari Polda Jawa Timur. SP2HP tersebut tertanggal 29 Desember 2017 lalu.




“Saya mendapatkan SP2HP dari penyidik Ditreskrimum Polda Jatim yang menangani perkara ini karena saya adalah pelapor kasus ini,” jelasnya.



Nurul menambahkan, kasus tersebut dilaporkannya pada 22 Mei 2016. Obyek surat yang diduga dipalsukan adalah SK Perpenas tentang pengangkatan SS sebagai Rektor Untag 1945 Banyuwangi nomor 265/Son-3/PK/III/2016 tertanggal 15 Maret 2016 yang ditanda tangani WR. Berita acara serah terima jabatan Rektor tanggal 15 Maret 2015 dari TH selaku yang menyerahkan jabatan kepada SS selaku yang menerima jabatan dan diketahui WR, berita acara pelantikan SS sebagai Rektor Untag 1945 Banyuwangi tertanggal 15 Maret 2016 yang ditandatangani SS selaku Rektor dan WR selaku Pengurus Perpenas.


Surat keempat yang diduga dipalsukan adalah surat nomor 352/KEU/PK/XI/2015 tanggal 16 nopember 2015 perihal penunjukan akuntan publik audit khusus tahun buku 2011 dan 2010. Surat keempat ini, menurut Nurul yang digunakan kubu WR untuk melaporkan Sugihartoyo selaku Ketua Pengurus Perpenas yang sah ke Polda Jatim.




“Surat poin empat yang membuat Sugihartoyo menjadi korban Fitnah hingga diperiksa di Polda Jatim,” jelasnya.



Dalam kesempatan yang sama, Ahmad Badawi menegaskan, sejak periodesasi pergantian Pengurus Perpenas yang dilakukan 21 Oktober 2015 segala surat yang dikeluarkan WR dengan mengatasnamakan Ketua Perpenas 17 Agustus 1945 sudah tidak sah. Karena saat itu sudah terpilih pengurus baru dengan Ketua Sugihartoyo.


Kepengurusan Sugihartoyo diperkuat dengan Akta Notaris nomor 9 yang dibuat Notaris Abdul Malik tentang kepengurusan Perpenas 17 Aguistus 1945 dengan Ketua Sugihartoyo dan diperkuat lagi dengan Surat Keputusan Kemenkumham nomor  AHU-0000101.AH.01.08.TAHUN 2016 tentang persetujuan perubahan Badan Hukum Perpenas 17 Agustus 1945 Banyuwangi. Surat keputusan Kemenkumham itu dikeluarkan pada 28 Januari 2016 lalu.

Halaman:

Editor: REDAKSI

Tags

Terkini

X