• Senin, 25 Oktober 2021

Jangan Gagal Paham! Rasionalisasi THL Bukan Pengurangan

- Senin, 10 Desember 2018 | 20:10 WIB
20181210_190359
20181210_190359

Foto: Rapat kerja eksekutif dan legeslatif

KABARRAKYAT.ID - Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menegaskan tidak akan memberhentikan atau me-rumahkan Tenaga Harian Lepas (THL) seperti pemberitaan beberapa media, namun hanya dirasionalisasi sesuai fungsi dan kebutuhan.

Hal ini disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Banyuwangi, I Made Cahyana Negara,SE usai rapat koordinasi bersama eksekutif terkait capaian PAD tahun 2018 dan informasi pengurangan Tenaga Harian Lepas (THL).

“ Kita meluruskan, bukan langsung serta merta Pemkab Banyuwangi melakukan pengurangan THL, namun hanya dirasionalisasi, “ ucap Made Cahyana saat dikonfirmasi awak media.

Menurut Ketua DPC PDI-Perjuangan Banyuwangi ini, rasionalisasi THL dilakukan dengan melihat beberapa faktor, diantaranya pengadaan PNS baru, menyongsong implementasi Peraturan Pemerintah No. 49 tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kontrak (P3K), serta disesuaikan dengan fungsi dan kebutuhan.

“ Mungkin ada THL Sarjana Pendidikan, tetapi masuk dibidang lain, ini kan ngak pas, hal-hal yang obyektif dan konstruktif ini, yang perlu kita lakukan dan inilah yang dinamakan rasionalisasi, “ ungkap Made Cahyana.

Rasionalisasi THL tersebut sebagai langkah untuk meningkatkan kualitas kerja, dan efektifitas suatu kegiatan dengan memaksimalkan kebutuhan yang ada.

Selain itu rasionalisasi juga merupakan cara untuk membenahi menejemen yang ada agar lebih produktif.

“ Kami minta THL jangan berkecil hati, justru dengan rasioanlisasi terkadang SKPD justru butuh penambahan tenaga, guna optimalisasi PAD, seperti di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ,” pungkas Made Cahyana.

Sementara Kepala Badan Kepegawaian daerah (BKD), Nafiul Huda menyampaikan, sebagai upaya menata Sumber Daya Manusia (SDM) Pemkab Banyuwangi akan merasionalisasi sumber daya yang ada, baik di ASN maupun THL.

“ Rasionalisasi dilakukan berdasarkan atas kebutuhan daerah, sekaligus untuk persiapan implementasi PP No. 49 Tahun 2018, “ ucap Nafiul Huda.

Rasionalisasi THL diharapkan sudah rampung pada bulan Desember 2018 ini, mengingat perjanjian kontrak kerja akan diawali pada bulan Januari 2019.

Sebelumnya diberitakan, jumlah THL di sejumlah SKPD dilingkungan Pemkab Banyuwangi dianggap membebani anggaran Pemerintah Daerah. Pemkab Banyuwangi harus mengeluarkan Rp. 56 miliar dalam setahun untuk membayar honor THL.

Untuk mengurangi beban pengeluaran ditengah kondisi keuangan daerah yang kurang maksimal. Pemkab Banyuwangi berencana melakukan efisiensi dengan mengurangi jumlah hingga 1000 orang.

Hal ini disampaikan Bupati Banyuwangi, H.Abdullah Azwar Anas, saat melantik pejabat eselon III dan IV d Kanto Bupati Banyuwangi beberapa hari lalu.

Reporter : Hariyadi

Editor : Coi/Choiri

Editor: REDAKSI

Tags

Terkini

Temu Mayat Di Kebun Tebu Glenmore Jadi viral

Senin, 25 Oktober 2021 | 10:59 WIB

Alhamdulillah, Ada Orang Protes

Minggu, 24 Oktober 2021 | 23:06 WIB
X