• Minggu, 1 Agustus 2021

Bawaslu: 3 Anggota BPD Caleg "2 Mundur 1 Bertahan"

- Jumat, 2 November 2018 | 18:09 WIB
Ketua Bawaslu_Hamim
Ketua Bawaslu_Hamim

Foto: Hamim, SH.I, Ketua Bawaslu Banyuwangi (dok/nt)

KABARRAKYAT.ID - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Banyuwangi ingatkan Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Desa agar lebih teliti dalam penanganan pejabat yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif.

Ketua Bawaslu Banyuwangi, Hamim menyebutkan, ada 3 orang calon anggota legislatif berasal dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD). "Ada 3 orang Caleg tercatat sebagai anggota BPD. Statusnya, 2 orang sudah mundur dari BPD, 1 orang masih menjabat anggota BPD. Sesuai aturan sudah harus mundur ketika sudah memasuki tahap kampanye," kata Hamim.

Hamim menjelaskan, sebetulnya penanganan ini juga harus diketahui oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa. Mengapa masih ada BPD yang lolos verifikasi ketika dia sudah ditetapkan sebagai caleg.

Menindaklanjuti soal itu, pihaknya sudah berkordinasi dengan pihak-pihak yang bersangkutan. "Panwascam sudah kita dorong di desa untuk menindaklanjuti soal itu, mengapa bisa lolos," tandasnya.

Seperti diberitakan, Ketua Asosiasi BPD Banyuwangi, Rudi Hartono Latif angkat bicara. Saat dikonfirmasi melalui selulernya Ia mengatakan, bukan masalah ada dampak atau tidak. Dalam peraturan perundang-undangan memang dilarang merangkap jabatan. “Suka tidak suka, setuju tidak setuju, ya harus menaati,” tegas Rudi, Kamis (1/11/2018).

Rudi menyebut, dalam peraturan sudah secara rinci. Sepertihalnya yang tertuang dalam Permendagri No.110 Tahun 2016 tentang BPD pada Paragraf 6 Pasal 26 mengenai larangan anggota BPD salah satunya yakni, Dilarang merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan dan Dilarang sebagai pelaksana proyek Desa. Dilarang menjadi pengurus partai politik; dan/atau. Serta dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

Menanggapi soal anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, Kabag Tata Pemerintahan Desa Pemkab Banyuwangai, Aziz Hamidi beranggapan bahwa yang dilarang merangkap menjadi anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab.

"Langsung tanya ke KPU mas, karena masih caleg. Belum anggota legislatif. Yang dilarang merangkap menjadi anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab," terang Aziz saat dikonfirmasi Kabarrakyat.id melalui WhatsAppnya.

Reporter : Fattahur

Editor: Coi/Choiri

Editor: REDAKSI

Tags

Terkini

Waspadai 'Pihak' yang Memanfaatkan Isu Ijen

Sabtu, 24 Juli 2021 | 00:24 WIB
X