KABAR RAKYAT - Dr. Connie Rahakundini Bakrie, M.Si adalah seorang akademisi, penulis, pengamat bidang militer dan pertahanan keamanan berdarah Gorontalo, berkebangsaan Indonesia.
Melalui podcast bersama Helmy Yahya dan Mardigu Wowiek, Connie Bakrie menyarankan agar Polri berada di bawah naungan kementerian, entah itu Kemendagri atau kementerian lain, tapi lebih baik Kementerian Dalam Negeri atau Kementerian Kehakiman supaya tidak ada the next Sambo muncul.
Isu ini muncul kembali ketika kejadian Sambo, dan kasus ini tidak hanya melibatkan satu dua orang tapi beberapa orang yang berada di instansi tersebut, hal ini dikarenakan adanya sistem komando yang berada di dalam Polri dan strukturnya yang militer.
"Kasus Sambo ini kan bukan hanya istri dan orang terdekatnya tapi kan institusi Polri terguncang dan orang-orang terbawa, berarti ada sistem yang berjalan sehingga Pak Sambo itu betul-betul diikuti, jadi bagaimana agar Polri kita itu lebih bagus, karena kalau kita lihat kondisi Polri saat ini kan spend of control terluas di dunia," kata Connie.
Indonesia kalau dilihat dari Turki sampai London, bisa dihitung berapa polisi yang negara ini punya tapi disini cuma satu Polri, dan kedudukannya tertinggi di dunia karena Polri langsung berhadapan atau lapor kepada Presiden.
Sedangkan di negara lain Polri harus melalui Kementerian Dalam Negeri atau Kementerian Kehakiman, ada juga dari Kompolnas tapi bukan Kompolnas yang diangkat oleh Kapolri.
"Catat ya soal Kompolnas, Kompolnasnya pun bukan diangkat oleh Kapolri, dan mission nya terberat didunia, mereka kan Keamanan Nasional which is melibatkan segala macam unsur selain besar struktur mirip dengan militer, karena gak semua polisi harus kayak militer kan?" tanya Connie.
Connie menjelaskan bahwa, jangan sampai disalahkan artikan ingin membubarkan Polri, tidak seperti itu tapi yang diinginkan institusi ini menjadi sempurna dan lebih baik.
"We need Polri, tapi we need Polri to be perfect, untuk memperfectkan Polri, menurut saya Polri itu tidak perlu terlalu militeristic, misal saja kalau tidak mau dibawah Kemendagri kalau memang ada penolakan, walaupun dari Kemendagri menerima masukan itu, banyak orang pernah mengusulkan itu, intinya adalah kalau memang berat berada di Kementerian atau tidak mau saya usulkan untuk tiru model Amerika," lanjutnya.
Baca Juga: Pax Judaica akan Jadi Tanda Akhir Zaman, Israel Cocok Penuhi Kualifikasi jadi Next Pax Bukan China
Kalau sistem di Amerika spend of control nya terpecah ada Federal dan State, sedangkan di Polri sekarang itu sudah sistemnya militeristic dan struktur seperti sekarang menjadikan Polri mempunyai sistem komando, dan hal ini menyebabkan munculnya inilah yang menyebabkan kasus seperti Sambo.
"Kalau gak sistem komando gak akan terjadi seperti itu, menurut saya. Misal saja, Bharada E itu dibawah Polda kan belum tentu dia mau follow yang dibawah federal," terangnya.
Artikel Terkait
Israel Punya Potensi Jadi Leader Dunia dalam Hal Produksi Makanan dan Energi, Lampaui Indonesia?
Pax Judaica akan Jadi Tanda Akhir Zaman, Israel Cocok Penuhi Kualifikasi jadi Next Pax Bukan China
Connie Bakrie: Indonesia Butuh Pemimpin dalam Hal Militer untuk Lindungi Kekayaan Indonesia, Apakah Prabowo?
Pebisnis Fashion ini Mampu Geser Elon Musk jadi Orang Terkaya di Dunia, Pemilik Brand Mewah DIOR dan Givenchy