Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Banyuwangi, Eko Hariyono Berharap Honor Kader Posyandu Dinaikkan

KABAR RAKYAT - Honor kader posyandu yang tersebar di beberapa desa se Kabupaten Banyuwangi, mendapatkan perhatian kalangan legislatif. Pasalnya dalam menjalani tugas, bertahun-tahun honor mereka (kader posyandu) tidak sebanding, dengan pengabdiannya di masyarakat.

Hal ini disampaikan Ketua fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Banyuwangi, Eko Hariyono di kegiatan sosialisasi Gerakan hidup sehat cegah stunting, Selasa (24/01/2023).

Para kader yang mayoritas ibu-ibu ini, hanya bisa pasrah karena selama bertahun-tahun mereka hanya mendapat honor/insentif senilai Rp 100 ribu setiap bulan. Padahal, peran dan tanggung jawab kader posyandu sangat vital, mulai pencatatan tumbuh kembang dan kesehatan bayi dan balita hingga lansia.

Baca Juga: Komisi IV DPRD Banyuwangi Berharap Taksi Online dan Konvensional Sementara Patuhi Kesepakatan Hasil Mediasi

“Kerjanya kader posyandu itu luar biasa di tengah masyarakat, memantau tumbuh kembang dan ke Kesehatan ibu hamil, bayi dan balita hingga kesehatan lansia, stunting di masyarakat. Namun, honor hanya Rp 100 ribu perbulan, dan itu sudah bertahun-tahun,” ungkap Eko.

Politisi PDI Perjuangan asal Kecamatan Purwoharjo ini mengatakan, sesuai arahan Presiden Jokowi, Posyandu harus dijadikan salah satu pilar untuk mewujudkan Generasi Emas 2045, di mana balita saat ini akan berusia 25-30 tahun pada 2045. Itulah usia produktif untuk membangun daerah dan Indonesia.

Pihaknya berharap kondisi ini bisa menjadi perhatian pemerintah daerah melalui dinas terkait agar bisa meningkatkan kesejahteraan dan semangat kinerja para kader posyandu yang bertugas di desa-desa. 

“ Harapan saya Pemerintah daerah bisa menaikkan nilai honor atau insentif kader posyandu saat ini, agar mereka mempunyai semangat tinggi untuk berperan menurunkan angka stunting di Banyuwangi, “ ucap Eko Hariyono.

Baca Juga: Target PAD Tahun 2022 Belum Terpenuhi, Komisi III DPRD Banyuwangi Dorong Eksekutif Gali Potensi PAD Baru

Dan perlu diketahui, ungkap Eko Hariyono,  saat ini sebanyak 11.498 kader posyandu dari 2.310 posyandu di Banyuwangi dilibatkan Pemkab Banyuwangi untuk memantau tumbuh kembang bayi dan kondisi ibu hamil yang ada di wilayahnya. Mereka diberikan kewajiban melakukan pemantauan secara intensif khususnya kepada bayi stunting dan ibu hamil yang memiliki resiko tinggi. 

Sementara dikonfirmasi terpisah Pelaksana tugas (Plt) Dinas Kesehatan Banyuwangi, Amir Hidayat  mendukung harapan Ketua fraksi PDI Perjuangan dalam upaya menaikkan honor atau insentif kader posyandu di Banyuwangi.

Namun demikian, secara kelembagaan honor kader posyandu menjadi tanggung jawab Pemerintahan Desa melalui anggaran Dana Desa, Sedangkan Dinas Kesehatan sebatas melakukan pembinaan dan peningkatan kapasitas kader posyandu.

Untuk kader posyandu yang berada di kelurahan menjadi kewenangan Dinas Kesehatan melalui Pusat Kesehatan masyarakat (Puskesmas) maupun kecamatan.

“ Dinas Kesehatan siap berkomunikasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD) agar mendorong Pemerintahan Desa untuk  memberikan tambahan insentif kepada kader posyandu sebagai upaya percepatan pencegahan stunting , “ ucap Amir Hidayat.