Terealisasi Rp. 474,7 Miliar, Bapenda Banyuwangi Optimis Memenuhi Target PAD Tahun 2022

KABAR RAKYAT - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Banyuwangi optimistis mampu memenuhi  target pendapatan asli daerah (PAD) pada tahun 2022.

Berdasarkan catatan hingga 5 Desembe 2022 PAD telah terealisasi sebesar Rp. 474,7 miliar atau 90,14 persen dari pagu yang ditetapkan sebesar Rp. 526,7 miliar.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Banyuwangi Firman Sanyoto menyampaikan, target penerimaan pajak daerah tahun 2022 ditetapkan sebesar Rp. 202,8 miliar.

Baca Juga: Desa-Desa di Banyuwangi Terapkan Digitalisasi Arsip

Hingga awal Desember 2022, realisasi penerimaan pajak telah mencapai Rp. 220,9 miliar atau 108,91 persen dari target.

"Awal Desember ini penerimaan pajak sudah mencapai 108,91 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp 202,8 miliar," ucap Firman kepada wartawan, Rabu (7/12/2022).

Firman menjelaskan, Pemkab menetapkan 10 sasaran pajak. Tujuh diantaranya berhasil melampaui target. Sementara tiga sisanya belum.

Pemkab mencatatkan tujuh sasaran pajak yang targetnya terlampaui, yakni pajak hotel mencapai 106 persen, pajak restoran mengantongi 110 persen, hiburan sekitar 110 persen, penerangan jalan tercapai 108 persen, air tanah tercapai 108 persen, mineral bukan logam dan batuan tercapai 101 persen, pajak bumi dan bangunan terealisasi 127 persen.

Baca Juga: Banyuwangi Pertahankan Predikat A Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sementara tiga sasaran yang belum memenuhi target, diantaranya pajak pungutan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan baru tercapai 96 persen, parkir sekitar 89 persen, dan pajak reklame tercatat baru mencapai 57 persen.

"Mudah-mudahan sampai akhir tahun, semakin banyak sasaran yang mencapai target," ucapnya.

Firman optimistis, penerimaan target pajak PPHTB dan parkir masih bisa digenjot hingga akhir tahun.

"Kalau pajak reklame, sepertinya sulit karena capaiannya masih rendah," sambungnya.

Dalam perhitungan persentase, penerimaan pajak PBB disebut menjadi yang tertinggi. Menurut Firman, capaian itu tidak terlepas dari berbagai inovasi yang diterapkan untuk mendorong wajib pajak taat membayar pajak PBB.