Puluhan Dokter dan Nakes Kabupaten Banyuwangi Berunjuk Rasa Tolak RUU Kesehatan Omnibus Law

- Selasa, 29 November 2022 | 07:05 WIB
Pulluhan Dokter dan Nakes Banyuwangi unjuk rasa tolak RUU Kesehatan Omnibus Law (Hariyadi)
Pulluhan Dokter dan Nakes Banyuwangi unjuk rasa tolak RUU Kesehatan Omnibus Law (Hariyadi)

KABAR RAKYAT - Puluhan dokter  yang tergabung dalam Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Banyuwangi dan Nakes menggelar  aksi unjuk rasa damai di gedung DRPD setempat, Senin (28/11/2022).

Mereka menolak Rancangan Undang-Undang Kesehatan (RUU Kesehatan) Omnibus Law lantaran dianggap berpotensi menciptakan tenaga kesehatan murah bagi industry kesehatan karena masifnya investasi sehingga merugikan masyarakat.Selain berorasi, mereka juga melakukan audiensi dengan Komisi I DPRD Banyuwangi.

Ketua IDI Cabang Banyuwangi, dr. Nelly Mulyaningsih mengungkapkan beberapa alasan IDI menolak RUU Kesehatan disahkan menjadi undang-undang adalah karena organisasi profesi kesehatan melihat ada upaya liberalisasi dan kapitalisasi kesehatan melalui RUU Kesehatan Omnibus Law.

Baca Juga: DPRD Kabupaten Banyuwangi Sahkan APBD Tahun Anggaran 2023, Belanja Daerah Diproyeksikan Rp. 3,2 Triliun

RUU Omnibus Law Kesehatan, menurutnya, hanya berpihak kepada investor dengan mengabaikan hak-hak masyarakat, tenaga medis dan tenaga kesehatan akan perlindungan hukum dan keselamatan pasien.

"RUU Omnibus Law Kesehatan memudahkan mendatangkan tenaga kesehatan asing berpotensi tanpa kompetensi keahlian dan kualifikasi yang jelas dan berpotensi mengancam keselamatan pasien,” sambungnya.

Alasan lain, lanjut Nelly, pembahasan RUU Kesehatan Omnibus Law terkesan tertutup tanpa melibatkan organisasi profesi.

Dia mendesak pemerintah dan DPRD lebih aktif melibatkan organisasi profesi kesehatan dan unsur masyarakat dalam memperbaiki sistem kesehatan untuk masa depan.

Baca Juga: Wadahi Anak Muda di Cyber Security, Banyuwangi Gelar Hacking Day Competition 3.0

"Rancangan undang-undang ini tidak sepenuhnya tidak baik. Tapi hendaknya dalam pembuatan rancangan undang-undang melibatkan seluruh organisasi  profesi. Biar bagaimanapun organisasi profesi ini punya peranan penting dalam mengontrol etik, moral, maupun kinerja tenaga kesehatan tersebut," jelas Nelly.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I, Marifatul Kamila mengaku merasa adanya perbedaan antara RUU Omnibus Law Kesehatan dengan Raperda tentang Tenaga Kesehatan di Banyuwangi sangat berbeda.

"Kami merasa ada perbedaan antara RUU Omnibus Law Kesehatan dengan Raperda yang kita selesaikan tentang Tenaga Kesehatan di Banyuwangi sangat berbeda sekali," kata politisi perempuan dari Partai Golkar ini.

Dia menambahkan, pertemuan dengan IDI tersebut akan disampaikan kepada pimpinan DPRD Banyuwangi untuk mendapatkan tindak lanjut. ***

Editor: Hariyadi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

7 Tanda Hubungan Rusak dan Tidak dapat Anda Perbaiki

Selasa, 7 Februari 2023 | 21:34 WIB
X