Korban Perkosaan Wajib Mendapatkan Hak Atas Layanan Aborsi Aman Sesuai Undang-Undang Tanpa Ada Kriminalisasi

- Minggu, 13 November 2022 | 15:04 WIB
Ilustrasi kriminalisasi yang dialami korban perkosaan (pixabay.com/PublicDomainPictures)
Ilustrasi kriminalisasi yang dialami korban perkosaan (pixabay.com/PublicDomainPictures)

KABAR RAKYAT – Pada Siklus UPR (Universal Periodic Review) ke-4 yang digelar pada 9 November 2022 lalu, pemerintah Indonesia memaparkan situasi yang beberapa poinnya dapat diapresiasi seperti capaian atas adanya peningkatan usia perkawinan dalam revisi UU Perkawinan, dan pengesahan UU TPKS.

Namun di sisi lain terdapat banyak poin yang menunjukkan ketidaksesuaian antara laporan dengan fakta di lapangan. Dalam hal ini, capaian yang telah dipaparkan tersebut perlu terus dikawal dalam proses implementasinya.

Di luar capaian yang telah disebutkan, terdapat banyak persoalan yang mendapat sorotan dari negara lain dan telah mendapat catatan dari beragam masyarakat sipil di Indonesia yang telah mengirimkan Joint Submission atau laporan alternatif pada Maret lalu.

Tahun ini Indonesia kembali mengajukan Universal Periodic Review (UPR). UPR ini merupakan agenda 4 tahun sekali yang bertujuan untuk menyajikan laporan situasi HAM di setiap negara.

Dalam siklus UPR ini, pemerintah Indonesia mendapat 4 rekomendasi untuk mempromosikan dan meningkatkan akses layanan dan pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi, atau comprehensive sexuality education hingga di wilayah rural remote.

Secara spesifik, Pemerintah Indonesia mendapat 1 pertanyaan pemantik, dan 2 rekomendasi yang menyebutkan dengan jelas dorongan kepada Pemerintah Indonesia dalam penyediaan akses ke aborsi aman.

Salah satu rekomendasi datang dari negara Kolombia berbunyi “Amplifikasi upaya-upaya dalam memastikan akses ke pendidikan seksual juga kesehatan seksual dan reproduksi di penjuru Indonesia dengan tujuan mengurangi Angka Kematian Ibu (AKI) dan memberantas AIDS, kehamilan dini, aborsi yang dilakukan dalam situasi rentan resiko, kehamilan anak, kekerasan dan eksploitasi seksual.”

Sepanjang rekomendasi tersebut diterima, ada kemajuan yang diupayakan oleh pemerintah dalam konteks HKSR, namun layanan yang spesifik terkait dengan akses aborsi aman bagi kehamilan yang tidak direncanakan dan yang beresiko, tidak turut merasakan kemajuan ataupun upaya yang serupa.

Meskipun seperti yang diketahui bahwa hak atas layanan aborsi aman bagi korban perkosaan telah diatur dalam Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut UU Kesehatan) juncto Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (selanjutnya disebut PP Kesehatan Reproduksi).

Halaman:

Editor: Mifta Sonia

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X