Ketua PKB, Gus Muhaimin Dorong Presiden Jokowi Revisi Perpres 33/2020

- Selasa, 1 November 2022 | 16:31 WIB
Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar saat konferensi pers/pkb.id
Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar saat konferensi pers/pkb.id

KABAR RAKYAT - Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar menyatakan, seluruh kader utama PKB terutama yang menduduki jabatan legislatif daerah mendorong Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera merevisi Perpres 33 tersebut. Rekomendasi itu pun secara langsung dia sampaikan kepada Presiden Jokowi.

Pemberlakuan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (SHSR) yang hingga kini masih menuai polemik di kalangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sehingga menjadi pembahasan dalam pertemuan 5.000 kader utama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) selama tiga hari di Jakarta.

"Kami memohon Perpres baru merevisi Perpres 33 di mana penggunaan anggaran kerja DPRD berdasarkan realitas masing-masing Kabupaten/Kota dan daerah," kata pria yang akrab disapa Gus Muhaimin kepada awak media di Istana Negara, Minggu, (30/10) lalu dilansir Kabar Rakyat dari pkb.id

Baca Juga: Pemerintah Resmi Buka Pendaftaran Seleksi PPPK Tenaga Guru Tahun 2022, Simak Jadwal dan Persyaratannya

Gus Muhaimin menyatakan, kader utama PKB mengusulkan penggunaan anggaran kerja DPRD diserahkan sepenuhnya kepada kemampuan masing-masing daerah. Dengan begitu unsur keadilan dan kehadiran negara secara utuh bisa dirasakan oleh setiap anggota DPRD.

"Jadi diserahkan sepenuhnya kepada kemampuan masing-masing daerah. Yang mampu yang memberi kinerja sesuai dengan kemampuan anggaran, yang tidak mampu ya diperkecil," urai Gus Muhaimin.

"Jadi tidak diseragamkan. Hari ini diseragamkan sehingga yang mampu tidak terfasilitasi dengan baik, yang daerah miskin ya memang nggak ada masalah," tambah Gus Muhaimin.

Wakil Ketua DPR RI bidang Korkesra itu menyatakan, regulasi tersebut dinilai telah mengakibatkan pimpinan dan anggota DPRD tidak bisa optimal dalam melaksanakan tugas perjalanan dinas, baik di luar maupun dalam daerah. Sebab biaya perjalanan dinas tidak mencukupi kebutuhan operasional selama pelaksanaan perjalanan.

Baca Juga: KPU Banyuwangi Akan Lakukan Verifikasi Faktual 9 Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024.

Halaman:

Editor: Hariyadi

Sumber: pkb.id

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X