• Sabtu, 1 Oktober 2022

Gabungan Komisi III dan IV DPRD Banyuwangi Mulai Godok Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan

- Jumat, 16 September 2022 | 09:10 WIB
Ketua gabungan Komisi III dan IV DPRD Banyuwangi,Anom Bashori (kanan) (Hariyadi)
Ketua gabungan Komisi III dan IV DPRD Banyuwangi,Anom Bashori (kanan) (Hariyadi)

KABAR RAKYAT - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyuwangi melalui gabungan Komisi III dan Komisi IV mulai menggodok Rancangan peraturan Daerah (Raperda) tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan bersama eksekutif.

Hadir dalam rapat pembahasan Kepala Dinas Perikanan, Alief Rahman Kartiono dan Kabag Hukum Pemkab Banyuwangi, Ahmad Saeho.

Rancangan produk hukum tertinggi di daerah diharapkan menjadi payung hukum atau pedoman Pemkab Banyuwangi untuk melindungi dan memberdayakan nelayan.

“ Di Kabupaten Banyuwangi ini masih belum ada Perda yang secara specific melindungi nelayan, sesuai dengan amanah Undang-Undang,kita rancang sebuah regulasi daerah yang dapat melindungi dan memberdayakan nelayan kecil , “ ucap Ketua Gabungan Komisi III dan IV, Anom Bashori saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon selulernya, Kamis (15/09/2022).

Baca Juga: Menko Airlangga Serahkan Penghargaan TPID Terbaik Jawa-Bali ke Bupati Ipuk

Selanjutnya tujuan dari disusunnya raperda prlindungan dan pemberdayaan nelayan ini diantaranya, menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha, memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan, meningkatkan kemampuan dan kapasitas nelayan. Sumber daya kelautan dalam menjalankan usaha yang mandiri,produktif, maju dan modern, berkelanjutan serta mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan.

“ Dalam Raperda ini nelayan kecil juga mendapatkan perlindungan dari resiko bencana alam, perubahan iklim dan pencemaran serta diberikan jaminan keamanan, keselatan serta bantuan hukum , “ ucap politisi PDI-Perjuangan asal Kecamatan Muncar ini.

Anom menjelaskan Raperda perlindungan dan pemberdayaan nelayan ini hanya berlaku untu nelayan kecil,nelayan tradisional dan nelayan buruh beserta keluarganya dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Banyuwangi.

“ Pembahasan awal raperda ini agendanya masih memperbaiki konsideran, kalau Perda ini diibaratkan rumah, pintu masuknya harus benar dulu, menimbang dan meningatkan juga harus benar , “ jelasnya.

Halaman:

Editor: Hariyadi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Hari ini Harga BBM non subsidi Jenis Pertamax Turun

Sabtu, 1 Oktober 2022 | 11:18 WIB
X