• Selasa, 3 Agustus 2021

Bergulir atau tidak, Hak Interpelasi Batas Kawah Ijen masuk Banmus DPRD

- Rabu, 21 Juli 2021 | 19:25 WIB
DPRD Banyuwangi
DPRD Banyuwangi

KABAR RAKYAT, Banyuwangi - Kelanjutan pengajuan hak interpelasi yang ditanda tangani 17 anggota dewan dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) dan fraksi Demokrat (FPD) serta 2 (dua) anggota dewan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terkait tapal batas Kawah Ijen, bola salju sudah ditangan Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Banyuwangi.

Pasalnya dalam rapat Banmus yang digelar hari ini, Rabu (21/07) hanya memutuskan jadwal kegiatan rapat paripurna penyampaian nota pengantar 4 (empat) Rancangan peraturan daerah usulan eksekutif, salah satunta tentang RPJMD Kabupaten Banyuwangi periode 2021 – 2026.

Ketua DPRD Banyuwangi, I Made Cahyana Negara sekaligus sebagai pimpinan Banmus menyampaikan, Undang-Undang telah mengamanatkan, RPJMD harus sudah selesai paling lambat enam bulan terhitung sejak Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi terpilih dilantik.

Baca Juga: Soal Batas Kawah Ijen, 17 Anggota DPRD Banyuwangi Usulkan Hak Interpelasi

“ Raperda tentang RPJMD ini mendesak untuk dibahas karena perintah Undang-Undang karena enam bulan setelah Bupati yang baru penyusunan dokumen perencanaan pembangunan untuk lima tahun kedepan harus sudah selesai,“ ucap Made Cahyana saat dikonfirmasi Awak Media, Rabu (21/07/2021).

Selanjutnya terkait dengan usulan hak interpelasi dari 17 anggota dewan yang berasal dai FPKB dan FPD serta dua anggota dari PKS telah memenuhi syarat dan akan dibahas dalam rapat Banmus tersendiri.

“ Syarat usulan interpelasi sudah terpenuhi, Karena ada beberapa anggota fraksi yang duduk di Badan Musyawarah tidak hadir dalam rapat hari ini, maka untuk usulan hak interpelasi akan dibahas dalam rapat Banmus khusus yang agendanya adalah kesepakatan menjadwal atau tidaknya interpelasi tersebut,“ ucap Made Cahyana.

Baca Juga: Buka Akses Informasi, DPRD Banyuwangi Segera Luncurkan Inovasi SIPRADA

Sementara salah satu anggota dewan pengusul hak interpelasi dari FPKB, H. Khusnan Abadi menyatakan setuju atas penundaan pembahasan usulan hak interpelasi. Pihaknya berkeinginan usulan hak interpelasi soal tapal batas Kawah Ijen dibahas dalam rapat Banmus khusus atau tersendiri.

Halaman:

Editor: Hariyadi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Bupati Trenggalek Apresiasi Vaksinasi Masal BIN

Selasa, 3 Agustus 2021 | 17:49 WIB

Bupati Hendy Bagikan Bansos untuk Warga Difabel

Selasa, 3 Agustus 2021 | 15:14 WIB

Dua ABK Bintang Sonar Ditemukan Lemas di Pantai Coko

Selasa, 3 Agustus 2021 | 15:03 WIB

ODGJ di Banyuwangi Divaksinasi Covid-19

Selasa, 3 Agustus 2021 | 13:52 WIB
X