• Kamis, 21 September 2023

Upaya Mengerakkan Ekonomi Daerah, Banggar DPRD Banyuwangi Minta Eksekutif Segera Cairkan Dana Hibah

- Kamis, 1 September 2022 | 19:38 WIB
Wakil Ketua DPRD Banyuwangi sekaligus pimpinan Banggar,Ruliono,SH (Hariyadi)
Wakil Ketua DPRD Banyuwangi sekaligus pimpinan Banggar,Ruliono,SH (Hariyadi)

KABAR RAKYAT - Sebagai upaya menggerakkan perekonomian daerah dan masyarakat, Badan anggaran DPRD Kabupaten Banyuwangi meminta eksekutif untuk segera merealisasikan pelaksanaan program kegiatan bersumber dari dana hibah yang telah dianggarkan dalam APBD Tahun 2022.

Dorongan untuk mencairkan dana hibah itu disampaikan Badan Anggaran (Banggar) DPRD pada forum rapat perdana bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan agenda pembahasan KUPA-PPAS Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2022, Senin (29/08) lalu

Wakil Ketua DPRD sekaligus pimpinan Banggar Ruliyono mengatakan, dalam rapat tersebut pihaknya memberi kesempatan kepada eksekutif untuk memaparkan postur rancangan Perubahan-APBD tahun 2022.

Baca Juga: Bahas KUPA-PPAS Perubahan APBD 2022, Komisi III DPRD Banyuwangi Minta Target PAD Ditingkatkan

Berdasarkan pemaparan Sekretaris Kabupaten (Sekkab) yang sekaligus Ketua TAPD, secara umum postur P-APBD tahun 2022 sudah bagus. “Namun, secara teknis perlu dibahas lebih lanjut,” ujarnya.

Meski demikian, Ruliyono mendesak eksekutif untuk segera menunaikan kewajiban. Salah satunya segera mencairkan dana hibah yang sudah dianggarkan pada APBD induk 2022. Termasuk pokok-pokok pikiran (pokir) alias hibah yang berasal dari aspirasi masyarakat dan dititipkan kepada anggota dewan untuk diperjuangkan dalam APBD.

“Ini penting untuk membangkitkan perekonomian masyarakat. Supaya perputaran uang berjalan. Yang jual pasir laku, sopir truk ada kerjaan, bahan bangunan laku, juga menyerap tenaga kerja,” ucap Ruliyono saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Kamis (1/09/2022)

Bukan itu saja, dewan juga memberikan masukan kepada eksekutif untuk mengoptimalkan potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD). Salah satunya dengan mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dikelola oleh manajemen yang profesional.

Baca Juga: Refres Semangat Kerja, Bupati Banyuwangi Lantik 24 Pejabat

“Kalau hanya mengandalkan sumber pendapatan yang monoton, seperti pajak, tidak akan mencukupi. Apalagi ada program-program yang dahulu dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD), kini dibebankan ke APBD,” tutur Ruliyono.

Ruliyono mencontohkan, Pemerintah Kota (Pemkot) Cilego memiliki BUMD Kepelabuhan. BUMD tersebut mampu menyumbang PAD Cilegon hingga sebesar Rp 9 miliar per tahun.

 “Kita (Pemkab Banyuwangi) dahulu punya kapal, menyumbang PAD sangat besar. Soal belakangan terjadi hal yang kurang baik, perlu kita evaluasi. Jangan takut akan kegagalan, termasuk kegagalan masa lalu. Kegagalan BUMD masa lalu harus menjadi pembelajaran untuk mendirikan BUMD yang lebih baik di masa mendatang,” pungkasnya mengakhiri wawancaranya.***

Editor: Hariyadi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X