• Senin, 25 Oktober 2021

PPKM Darurat, Menkeu: Pemerintah Tingkatkan Alokasi APBN di Bidang Kesehatan dan Perlinsos

- Rabu, 7 Juli 2021 | 02:31 WIB
Menkeu memberikan keterangan pers usai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna Realisasi Semester I dan Prognosis Semester II Pelaksanaan APBN 2021, melalui konferensi video, Senin (05/07/2021). (Sumber: Tangkapan Layar YouTube Sekretariat Presiden)
Menkeu memberikan keterangan pers usai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna Realisasi Semester I dan Prognosis Semester II Pelaksanaan APBN 2021, melalui konferensi video, Senin (05/07/2021). (Sumber: Tangkapan Layar YouTube Sekretariat Presiden)

KABAR RAKYAT, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyampaikan, pemerintahan akan melakukan refocusing Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk mendukung penanganan COVID-19 dan program perlindungan sosial (perlinsos).

Hal tersebut disampaikannya dalam keterangan pers usai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna (SKP) Realisasi Semester I dan Prognosis Semester II Pelaksanaan APBN 2021 yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), melalui konferensi video, Senin (05/07/2021).

“Dengan berbagai pergerakan dan perubahan yang sekarang ini terjadi, terutama menyangkut peningkatan COVID-19 yang kemudian dilakukannya kebijakan PPKM Darurat, maka APBN perlu meningkatkan lagi dukungannya bagi terutama program-program di bidang kesehatan dan perlindungan sosial,” ujarnya.

Baca Juga: Key Gembok Prihatin Banyak Pengendara Buang Sampah di Jalan Raya

Menkeu memaparkan, pagu anggaran untuk bidang kesehatan tahun 2021 akan ditingkatkan menjadi Rp193,93 triliun. “Ini naik dari yang kemarin kita telah sampaikan Rp172 triliun, dan naik lagi jadi Rp182 triliun, dan sekarang naik ke Rp193 triliun. Jadi terjadi kenaikan yang sangat tinggi di bidang kesehatan,” paparnya.

Pagu anggaran ini antara lain digunakan untuk membiaya diagnostik untuk testing dan tracing; therapeutic untuk biaya perawatan pasien, insentif tenaga kesehatan, santunan kematian untuk tenaga kesehatan, pengadaan obat-obatan dan alat pelindung diri (APD); pengadaan 53,91 juta dosis vaksin; bantuan iuran jaminan kesehatan nasional (JKN) untuk 19,15 juta orang; serta insentif perpajakan kesehatan termasuk PPN dan bea masuk vaksin.

Selain penanganan di sektor kesehatan, pemerintah juga meningkatkan dukungan APBN  untuk mempercepat dan meningkatkan program perlindungan sosial.

Baca Juga: KH Kholil 'Madura' Menjawab Misteri Ulama-Ulama Meninggal di 'Masa Pandemi'

“Tadi instruksi Bapak Presiden agar untuk dilakukan akselerasi pembayarannya minggu ini, terutama untuk tadi PKH [Program Keluarga Harapan] untuk dimajukan, triwulan III ini bisa dibayarkan di bulan Juli, sehingga bisa membantu masyarakat,” ujar Menkeu.

Halaman:

Editor: Choiri Kurnianto

Sumber: Sekretariat Kabinet RI

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Temu Mayat Di Kebun Tebu Glenmore Jadi viral

Senin, 25 Oktober 2021 | 10:59 WIB

Alhamdulillah, Ada Orang Protes

Minggu, 24 Oktober 2021 | 23:06 WIB
X