• Minggu, 25 September 2022

Presiden Joko Widodo Terbitkan Inspres Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Bagi Ibu Hamil Melalui Jampersal

- Senin, 18 Juli 2022 | 09:44 WIB
Inspres No 5 tahun 2022/setkab.go.id
Inspres No 5 tahun 2022/setkab.go.id

KABAR RAKYAT - Presiden Joko Widodo menerbitkan surat instruksi Presiden No. 5 tahun 2022 tentang Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Bagi Ibu Hamil,Bersalin,Nifas dan Bayi Baru Lahir melalu program Jaminan Persalinan. Inspres ini berlaku sejak dikeluarkan pada tanggal 12 Juli 2022.

Inspres diterbitkan dalam rangka peningkatan akses pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan kepada ibu hamil, bersalin, nifas, dan bayi baru lahir yang memenuhi kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu serta tidak memiliki jaminan kesehatan untuk mencegah kematian ibu dan bayi di Indonesia.

“Untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin, nifas, dan bayi baru lahir melalui Program Jaminan Persalinan (Jampersal) yang disesuaikan dengan manfaat dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional,” demikian diinstruksikan Presiden seperti dikutip Kabar Rakyat dari setkab.g.id,Senin (18/07/2022).

Baca Juga: Tujuh Cara menjaga Kesehatan Jantung Agar tetap Fit, Ikuti Penjelasannya

Instruksi ini ditujukan kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Menteri Kesehatan (Menkes), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Sosial (Mensos), para gubernur, para bupati/wali kota, serta Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan).

Selain itu, Presiden juga memberikan sejumlah instruksi khusus kepada jajarannya.

Kepada Menko PMK diinstruksikan untuk melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan Inpres serta melaporkan pelaksanaan Inpres kepada Presiden secara berkala setiap tiga bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.Selanjutnya, Menkes diinstruksikan untuk:

a.Mengalokasikan anggaran dalam rangka pelaksanaan Program Jampersal;
b. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin, nifas, dan bayi baru lahir melalui Program Jampersal termasuk tata cara pembayaran klaim Program Jampersal;
c. Melakukan pendataan dan menetapkan sasaran ibu hamil, bersalin, nifas, dan bayi baru lahir dalam Program Jampersal berkoordinasi dengan pemerintah daerah;
d. Melakukan pemetaan dan penetapan fasilitas pelayanan kesehatan pemberi layanan program Jampersal;
e. Memberikan persetujuan atas hasil verifikasi klaim yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan dan melakukan pembayaran klaim pelayanan Jampersal yang sudah terverifikasi kepada fasilitas pelayanan kesehatan sesuai alokasi yang ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. Melakukan sinkronisasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan Program Jampersal;
g. berkoordinasi dengan Kemensos untuk mendaftarkan peserta Program Jampersal yang memenuhi kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan;
h. Melakukan interkoneksi sistem informasi klaim Program Jampersal Kemenkes dengan sistem informasi BPJS Kesehatan; dan
i. Melaporkan pertanggungjawaban pemanfaatan dan realisasi anggaran Program Jampersal kepada Kemenko PMK.

Baca Juga: Kemenag Kembali Cairkan BOS Madrasah Tahun 2022 Sebesar Rp.2,5 Triliun

Halaman:

Editor: Hariyadi

Sumber: Setkab.go.id

Tags

Artikel Terkait

Terkini

BPJS Ketenagakerjaan Gandeng KONI Beri Perlindungan Atlet

Selasa, 13 September 2022 | 08:45 WIB

Pemerintah Resmi Terapkan NIK sebagai NPWP

Kamis, 21 Juli 2022 | 09:21 WIB
X