• Kamis, 18 Agustus 2022

Pansus DPRD Banyuwangi Rakor Hasil Fasilitasi terhadap Raperda pencabutan Perda Penataan LKD

- Rabu, 6 Juli 2022 | 07:36 WIB
Ketua Pansus DPRD Banyuwangi, Sofiandi Susiadi (Hariyadi)
Ketua Pansus DPRD Banyuwangi, Sofiandi Susiadi (Hariyadi)

KABAR RAKYAT - Panitia khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Banyuwangi menggelar rapat koordinasi (Rakor) bersama eksekutif membahas tindak lanjut hasil fasilitasi Gubernur Jawa Timur terhadap Raperda tentang Pencabutan Perda No. 7 Tahun 2010 tentang Penataan Lembaga Kemasyarakatan desa/kelurahan (LKD) di Kabupaten Banyuwangi.

Ketua Pansus pencabutan Perda penataan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan DPRD Banyuwangi, Sofiandi Susiadi menyampaikan, rapat koordinasi bersama SKPD terkait dalam rangka menyamakan persepsi untuk mencermati hasil matrik fasilitasi dari Gubernur Jawa Timur dalam hal ini Biro Hukum Pemprov Jatim.

“ Ada matrik yang didalamnya terdapat rancangan peraturan, hasil fasilitasi yang selanjutnya disandingkan baik secara redaksi maupun substansi isi atau materi dari Reperda tersebut dan Alhamdulillah semua sesuai ketentuan , “ ucap Sofiandi saat dikonfirmasi, Selasa (5/07/2022).

Baca Juga: Kasus Covid-19 Sedikit Naik, Pemerintah Kembali Menerapkan PPKM mulai 5 Juli Hingga 1 Agutus 2022 Mendatang

Menurut Sofiandi,ada sedikit perbaikan dalam redaksi Raperda namun tidak menjadi substansi dan telah dikoreksi sesuai lembar fasilitasi yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Timur.

“ Pada intinya, pembahasan raperda pencabutan Perda penataan Lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan selesai, yang kemudian setelah diundangkan kita dorong pembentukan Peraturan Bupatinya, “ ucap politisi Partai Golkar asal kecamatan Cluring ini.

Sofiandi menambahkan, pembentukan Peraturan Bupati (Perbup) saat ini harus melalui mekanisme harmonisasi ke Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Jawa Timur dan limitasinya tetap maksimal selama 6 bulan setelah diundangkan.

“Karena ini Perda pencabutan yang sifatnya mendesak di Banyuwangi berkaitan dengan Lembaga kemasyarakatan desa (LKD) seperti adanya pemekaran RT maupun RW butuh payung hukum , “ ungkapnya.

Baca Juga: Satresnarkoba Polresta Banyuwangi Gagalkan Peredaran Sabu Seberat 1 Kilo, Dua Pengedar Diamankan

Halaman:

Editor: Hariyadi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Pemkab Bondowoso Bagikan Ribuan Bendera Merah Putih

Selasa, 16 Agustus 2022 | 07:12 WIB

Ribuan Warga Padati Petik Laut Muncar Banyuwangi

Minggu, 14 Agustus 2022 | 09:27 WIB
X