• Kamis, 18 Agustus 2022

NKRI Resmi Memiliki Tiga Provinsi Baru di Papua

- Jumat, 1 Juli 2022 | 09:30 WIB
Ketua DPR RI, Puan Maharani setelah pengesahan tiga RUU terkait provinsi baru di Papua/dpr.go.id
Ketua DPR RI, Puan Maharani setelah pengesahan tiga RUU terkait provinsi baru di Papua/dpr.go.id

KABAR RAKYAT - Negara Kesatuan Republik Indonesia resmi meiliki 3 provinsi baru, setelah DPR RI menyetujui 3 Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait provinsi baru Papua atau DOB (Daerah Otonomi Baru) Papua dalam rapat paripurna ke 26 masa persidangan V Tahun 2021-2022.

Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani mengatakan, dukungan legislasi dari DPR dalam hal pemekaran wilayah ini untuk menjamin hak rakyat Papua dan pemerataan pembangunan di Bumi Cenderawasih tersebut.

UU yang disahkan adalah UU Provinsi Papua Selatan, UU Provinsi Papua Tengah, dan UU Provinsi Pegunungan.

Baca Juga: Hari ini 1 Juli 2022 Pertamina Buka Pendaftaran Penguna di Situs MyPertamina Untuk Pembelian BBM Subsidi

 “UU ini menjamin hak sosial dan ekonomi masyarakat Papua terkait pemekaran wilayah yang bertujuan untuk pemerataan dan keadilan pembangunan di Indonesia,” kata Puan usai Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/6/2022) dilansir Kabar Rakyat dari dpr.go.id.

Adapun untuk Provinsi Papua Selatan, ibu kotanya berkedudukan di Kabupaten Merauke. Sementara ibu kota Provinsi Tengah adalah Kabupaten Nabire, dan ibu kota Provinsi Papua Pegunungan berkedudukan di Kabupaten Jayawijaya.

Mantan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) itu menegaskan, pembahasan UU DOB Papua sudah berjalan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. “Tentu selama proses panjang itu sudah dibahas juga efektiviyas UU ini untuk penyebaran pembangunan di Papua. DPR akan terus mengawasi pelaksanaan UU ini,” ucapnya.

Puan memastikan, DPR telah mengakomodir kepentingan rakyat Papua dalam UU DOB. Salah satunya terkait syarat maksimal usia ASN orang asli Papua yang lebih dibandingkan daerah lain, yakni kategori tenaga honorer dan CPNS yang batas usianya naik menjadi 48 tahun, dan 50 tahun untuk tenaga honorer.

Baca Juga: Provinsi Jawa Timur Perpanjang Program Pemutihan Pajak Kendaraan Hingga September 2022

Halaman:

Editor: Hariyadi

Sumber: dpr.go.id

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Pemerintah Resmi Terapkan NIK sebagai NPWP

Kamis, 21 Juli 2022 | 09:21 WIB
X