• Kamis, 18 Agustus 2022

SE Menteri Agama tentang Penyelenggaraan Hari Raya Idul Adha 1443 H, Simak Aturannya

- Selasa, 28 Juni 2022 | 09:05 WIB
SE Menteri Agama tentang panduan penyelenggaraan Salat Idul Adha dan pelaksanaan kurban tahun 1443 H/kemenag.go.id
SE Menteri Agama tentang panduan penyelenggaraan Salat Idul Adha dan pelaksanaan kurban tahun 1443 H/kemenag.go.id

KABAR RAKYAT - Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas menerbitkan surat panduan penyelenggaraan Salat Hari Raya Idul Adha dan pelaksanaan kurban tahun 1443 H/ 2022 M.

Surat edaran Menag No. 10 tahun 2022 ini diterbitkan dalam rangka memberikan rasa aman kepada umat Islam dalam penyelenggaraan salat Hari Raya Idul Adha dan pelaksanaan kurban tahun 1443 H/2022 M di tengah wabah penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak.

“Ini panduan bagi masyarakat dalam menyelenggarakan Salat Hari Raya Idul Adha dengan memperhatikan protokol kesehatan dan melaksanakan ibadah kurban dengan memperhatikan kesehatan hewan kurban sebagai upaya menjaga kesehatan masyarakat,” pesan Menag Yaqut di Jakarta, Sabtu (25/6) seperti dilansir Kabar Rakyat dari kemenag.go.id,Selasa (28/06/2022).

Baca Juga: Mulai 1 Juli 2022, Pertamina Patra Niaga Uji Coba Layani Pertalite dan Solar bagi Pengguna Terdaftar

Menag Yaqut menjelaskan, SE tersebut mengatur tentang pelaksanaan protokol kesehatan saat Salat Hari Raya Idul Adha dan pelaksanaan kurban, takbiran, khutbah Idul Adha, ketentuan syariat berkurban, hingga teknis penyembelihan, pengulitan, pencacahan, pengemasan, dan pendistribusian daging kurban.

“Bagi umat Islam, menyembelih hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha hukumnya sunnah muakkadah. Namun demikian, umat Islam diimbau untuk tidak memaksakan diri berkurban pada masa wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK),” pesan Menag.

Menag mengimbau umat Islam untuk membeli hewan kurban yang sehat dan tidak cacat sesuai dengan kriteria, serta menjaganya agar tetap dalam keadaan sehat hingga hari penyembelihan. Bagi umat Islam yang berniat berkurban dan berada di daerah wabah atau terluar dan daerah terduga PMK, Menag mengimbau untuk melakukan penyembelihan di Rumah Potong Hewan (RPH). 

“Atau, menitipkan pembelian, penyembelihan, dan pendistribusian hewan kurban kepada Badan Amil Zakat, Lembaga Amil Zakat, atau lembaga lainnya yang memenuhi syarat,” tandasnya.

Baca Juga: Kasus Dugaan Pencabulan Santriwati, PCNU Banyuwangi Menyerahkan Sepenuhnya pada Proses Hukum

Halaman:

Editor: Hariyadi

Sumber: kemenag.go.id

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Pemerintah Resmi Terapkan NIK sebagai NPWP

Kamis, 21 Juli 2022 | 09:21 WIB
X