• Sabtu, 1 Oktober 2022

Penerimaan Retribusi Nol, Komisi III DPRD Banyuwangi Urai Kendala Penerbitan PBG

- Sabtu, 11 Juni 2022 | 12:58 WIB
Rapat kerja Komisi III DPRD banyuwangi bersama Dinas terkait urai kendala penerbitan PBG (Hariyadi)
Rapat kerja Komisi III DPRD banyuwangi bersama Dinas terkait urai kendala penerbitan PBG (Hariyadi)

KABAR RAKYAT - Komisi III DPRD kabupaten Banyuwangi menggelar rapat kerja bersama Dinas PU Cipta Karya,Perumahan dan Pemukiman serta Dinas Penanaman Modal,Pelayanan Terpadu satu Pintu, Jum’at (10/06/2022).

Agenda rapat kerja anggota dewan yang membidangi anggaran bersama eksekutif ini untuk mengurai kendala penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung atau PBG yang tujuan utamanya untuk meningkatkan penerimaan PAD dari sector retribusi daerah.

Ketua Komisi III, Emy Wahyuni Dwi Lestari mengatakan, Banyuwangi telah memiliki payung hukum yang mengatur penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sebagai penganti Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) melalui Peraturan daerah (Perda) No. 1 Tahun 2022 tentang retribusi Perijinan Tertentu yang telah masuk lembar daerah sejak 24 januari 2022 lalu.

Baca Juga: Tahun ini Pemerintah Kembali Rekrutmen PPPK Guru, Simak Kategori Pelamar yang Menjadi Prioritas

“ Kita berharap dengan diundangkannya Perubahan Perda tentang retribusi perijinan tertentu khususnya terkait PBG, kita sudah bisa mengambil retribusi penerbitan PBG sebagai penganti IMB tahun 2022 , “ ucap Emy Wahyuni Dwi Lestari saat dikonfirmasi awak media.

Namun realitanya, implementasi regulasi daerah tersebut belum berjalan semestinya, terbukti hingga bulan Juni 2022 belum sepeserpun hasil retribusi  dari penerbitan PBG yang diterima oleh Pemkab Banyuwangi.

“ Memang PBG ini merupakan sesuatu yang baru sehingga banyak aturan-aturan yang belum dipahami oleh pemohon PBG sehingga sampai bulan Juni 2022 belum ada retribusi PBG yang masuk dan diterima pemda , “ ungkap politisi perempuan Paartai Demokrat ini.

Selanjutnya melalui rapat kerja, Komisi III meminta penjelasan eksekutif terkait kendala mekanisme pengurusan penerbitan PBG,apakan karena kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) atau lainnya untuk diurai dan dicariikan solusinya.

Baca Juga: BRI Pastikan Kabar Perubahan Tarif Administrasi ATM menjadi Rp. 150 Ribu,Hoax

Halaman:

Editor: Hariyadi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Hari ini Harga BBM non subsidi Jenis Pertamax Turun

Sabtu, 1 Oktober 2022 | 11:18 WIB
X