PMK Meluas, Komisi II DPRD Banyuwangi Minta Dinas Lakukan Penyemprotan Disenfektan dan Pemberian Obat-Obatan

KABAR RAKYAT - Penyebaran penyakit mulut dan kuku (PMK) yang menyerang hewan ternak semakin bertambah dan cakupannya semakin meluas. Dari sembilan kecamatan yang dinyatakan positif PMK, kini bertambah lima kecamatan.

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Banyuwangi, Hj.Mafrochatin Ni’mah mendesak pemerintah daerah melalui dinas terkait untuk segera mengambil Langkah untuk mengatasi penyebaran PMK dengan melakukan gerakan penyemprotan disenfektan kandang ternak milik warga atau peternak.

“ Selain penyemprotan disenfektan, Dinas Pertanian dan Pangan kita minta untuk segera mendistribusikan vitamin ataupun obat-obat untuk hewan ternak, agar PMK tidak semakin meluas , “ ucap Hj.Ni’mah panggilan akrab ketua Komisi II DPRD Banyuwangi melalui sambungan telepon, Rabu (8/06/2022)

Baca Juga: Antisipasi PMK, Polisi,TNI dan Balai Karantina Gelar Operasi Penyekatan Distribusi Ternak Antar Pulau.

Pendampingan dan sosialisasi kepada para peternak sapi tentang gejala sapi terserang PMK juga perlu dilakukan secara masif sehingga peternak paham dan bisa melakukan deteksi dini. Pengawasan lalu lintas hewan ternak dari dalam maupun luar daerah perlu diperketat.

Berdasarkan informasi yang diterima pihaknya, ada 76 ekor sapi yang terkonfirmasi PMK. Wabah PMK tersebut kini menyebar di 14 kecamatan. Tambahan lima kecamatan adalah Pesanggaran, Muncar, Cluring, Glenmore, dan Genteng.

Dari lima kecamatan tersebut, paling banyak penyebaran PMK di Kecamatan Cluring. Setidaknya ada 15 ekor sapi yang dinyatakan positif PMK. Sedangkan di Kecamatan Glenmore sebanyak 11 ekor sapi.

Sementara terpisah Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veterine, Dinas Pertanian Banyuwangi Nanang Sugiharto mengatakan kendati demikian hingga saat ini belum ada laporan ternak mati akibat terpapar penyakit tersebut.

Baca Juga: Kunjungan Kerja ke Banyuwangi, Sandiaga Uno Dukung Geopark Ijen Lolos UNESCO Global Geopark

"Alhamdulillah belum ada laporan kematian, ada pelaporan justru tingkat kesembuhan karena kita menggunakan obat-obatan dan upaya yang kita maksimalkan," kata Nanang.

Dinas hingga saat ini terus bergerak melakukan pencegahan supaya penyakit itu tidak menyebar lebih luas.

Sejak kabar PMK ini santer tersiar, dinas bekerja sama dengan aparat kepolisian telah menerapkan kebijakan pelarangan jual beli ternak antar wilayah.

"Dikarenakan kasus yang semakin meningkat pasar hewan yang ada di desa seperti di Glagah atau Wongsorejo minggu depan rencananya akan ditutup sementara," ujarnya.

Baca Juga: Pemerintah di Jawa Timur Validasi Perda yang Baru Fasilitasi Pengembangan Pesantren: Masyarakat Harus Tahu