• Selasa, 6 Desember 2022

Pemerintah di Jawa Timur Validasi Perda yang Baru Fasilitasi Pengembangan Pesantren: Masyarakat Harus Tahu

- Selasa, 7 Juni 2022 | 07:15 WIB
Ilustrasi santri dan santriwati  (PIXABAY/Canva)
Ilustrasi santri dan santriwati (PIXABAY/Canva)

KABAR RAKYAT - Pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur validasi draf rancangan peraturan daerah (Raperda) Fasilitasi Pengembangan Pesantren menjadi Perda. Sebelumnya, telah dikaji Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi.

Nota pengesahan peraturan daerah untuk pesantren ditanda tangani Gubernur Khofifah Indar Parawansa bersama Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Timur lewat rapat Paripurna, pada hari ini, 6 Juni 2022, di Gedung DPRD setempat.

Otomatis, pemerintah daerah segera melaksanakan sosialisasi Perda Fasilitas Pengembangan Pesantren pada masyarakat Jawa Timur. Sehingga paham peraturan yang baru disahkan oleh eksekutif dan legelatif.

Hadir di acara paripurna dewan, Gubernur Khofifah menegaskan, bahwa pengesahan peraturan tersebut bisa memberi kepastian hukum bagi pondok pesantren. Berada di daerah se Jawa Timur.

Baca Juga: DPR dan KPU Sepakat Jumlah Anggaran Biaya Pesta Demokrasi Indonesia 2024, Sebesar Rp76 Triliun

"Diharapkan akan kian banyak pesantren yang baru tumbuh di Jatim melakukan percepatan peningkatan kualitasnya. Kedepan dapat makin berperan aktif melakukan pendidikan, dakwah, serta pemberdayaan masyarakat yang sejalan program unggulan Pemprov, yaitu Jatim Berkah," jelasnya.

Dikatakan Khofifah, saat ini cukup banyak pendidikan di pesantren sudah standar internasional. Namun, ada pula pesantren baru tumbuh yang kurang progresif. Namun, ada temuan pesantren yang tidak registrasi di Kementerian Agama di Jatim.

Dasar hukum peraturan yang baru itu, imbuh Khofifah, yakni UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pendidikan Keagamaan dan Pesantren.

Jumlah pesantren di Jawa Timur yang terdaftar di Education Management Information System (EMIS) Kementerian Agama, kisaran 6.651 pesantren. Saat ini masih cukup banyak pesantren yang diregistrasikan.

Baca Juga: Menpan RB : Tenaga Honorer Tidak Langsung Dihapus, Namun Akan Ditata Kembali Dengan Pola Outsourcing

Halaman:

Editor: Choiri Kurnianto

Sumber: Pemprov Jatim

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Syaiful Anam Pimpin JMSI Jatim

Sabtu, 20 Agustus 2022 | 16:34 WIB
X