• Kamis, 7 Juli 2022

Kemendag Melalui Bappebti Blokir 218 Domain Situs Web: Ingatkan Risiko Investasi di Entitas Ilegal

- Kamis, 21 April 2022 | 17:46 WIB
Ilustrasi Pemblokiran Situs Ilegal. Insert. Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Aldison.   (Humas Kemendag for KabarRakyat)
Ilustrasi Pemblokiran Situs Ilegal. Insert. Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Aldison. (Humas Kemendag for KabarRakyat)

KABAR RAKYATKementerian Perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) memblokir 218 domain situs web entitas di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) selama Januari–Maret 2022.

Pemblokiran 218 domain situs web dilakukan Kemendag dan Bappebti bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Aldison menegaskan, “Setiap pihak yang melakukan kegiatan perdagangan berjangka di wilayah NKRI wajib memiliki izin dari Bappebti serta tunduk dan patuh pada ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku di Indonesia. Meskipun mengaku memiliki legalitas dari regulator luar negeri, melakukan penawaran di bidang perdagangan berjangka tetap diwajibkan memiliki izin dari Bappebti.”

Baca Juga: Kementerian Kominfo berharap Masyarakat Hati-Hati Terhadap Aplikasi Ilegal Pencuri Data Pribadi

Aldison menambahkan, Bappebti rutin melakukan pengamatan dan pengawasan terhadap situs web dan akun media sosial yang mempromosikan kegiatan PBK tanpa mempunyai izin dari Bappebti. Pengawasan dan pengamatan serta pemblokiran ini sebagai langkah pencegahan (preventif) adanya kerugian masyarakat yang diakibatkan kegiatan PBK tanpa memiliki izin Bappebti.

Selain itu, juga untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha di bidang PBK.

Aldison juga mengingatkan, berinvestasi di pialang berjangka yang tidak memiliki izin dari Bappebti sangat berisiko bagi masyarakat. Bappebti selaku regulator tidak dapat memfasilitasi investor dalam rangka melakukan mediasi apabila terjadi perselisihan (dispute) antara investor dengan entitas tak berizin tersebut.

“Entitas tersebut juga tidak memiliki kantor perwakilan di Indonesia. Apabila investor merasa dirugikan, tidak ada pihak yang dapat diminta untuk bertanggung jawab. Keberadaannya di luar negeri juga belum tentu dapat dipastikan legalitasnya. Hal itu memerlukan biaya yang tidak sedikit dalam penyelesaian perselisihan tersebut,” ungkap Aldison.

Baca Juga: DPRD Banyuwangi Berikan Catatan dan Rekomendasi Atas LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran 2021

Halaman:

Editor: Choiri Kurnianto

Sumber: Kemendag

Tags

Artikel Terkait

Terkini

NKRI Resmi Memiliki Tiga Provinsi Baru di Papua

Jumat, 1 Juli 2022 | 09:30 WIB
X