• Senin, 3 Oktober 2022

Kementerian PANRB Lakukan Uji Konsekuensi , Sebelum Beri Informasi Seluasnya

- Minggu, 3 April 2022 | 19:54 WIB
Rapat Uji Konsekuensi Informasi Publik di Lingkungan Kementerian PANRB  (Ist/Hartono/KabarRakyat)
Rapat Uji Konsekuensi Informasi Publik di Lingkungan Kementerian PANRB (Ist/Hartono/KabarRakyat)

KABAR RAKYAT - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) sebagai badan publik dituntut untuk memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat.

Namun ternyata tidak semua informasi ini dapat disampaikan kepada publik. Untuk menentukan informasi tersebut dapat dibuka ke publik maka harus dilakukan uji konsekuensi terlebih dahulu.

“Uji konsekuensi adalah suatu aspek penting untuk kita berikan gambaran kepada masyarakat bahwa suatu informasi tersebut dikecualikan atau tidak,” ujar Mohammad Averrouce, Kabiro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik, selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian PANRB pada acara Rapat Uji Konsekuensi Informasi Publik di Lingkungan Kementerian PANRB secara hibrida, kemarin, 1 April 2022.

Baca Juga: Gubernur Jatim Terbitkan SE Jam Kerja ASN di Ramadan 1443 H, 5 Hari Keja dan 6 Hari Kerja

Uji konsekuensi dilakukan sebagai bentuk kepatuhan terhadap Undang-Undang No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sebagai wujud komitmen atas UU tersebut, PPID Kementerian PANRB yang berada pada Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik melaksanakan rapat uji konsekuensi informasi publik di lingkungan Kementerian PANRB bersama unit kerja.

Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa informasi mengenai kebijakan yang dimiliki oleh Kementerian PANRB yang tersampaikan ke publik tidak terbentur dengan informasi yang dikecualikan. Perlu diketahui, informasi yang dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik.

Pelaksanaan uji konsekuensi dilakukan untuk menguji konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat. Dengan mempertimbangkan secara seksama, bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar dari pada membukanya atau sebaliknya.

Baca Juga: Kapolri Listyo Sigit Ingatkan Mudik Idul Fitri 1443 H: Segera Vaksinasi Boster, Patuhi Prokes

Averrouce menambahkan sebagai bentuk keterbukaan informasi, Kementerian PANRB sudah memiliki website utama menpan.go.id dan website Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang dapat diakses melalui ppid.menpan.go.id.

Halaman:

Editor: Choiri Kurnianto

Sumber: Kemenpanrb

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Bawaslu Banyuwangi Buka Pendaftaran Panwascam

Rabu, 21 September 2022 | 07:43 WIB
X