• Selasa, 7 Desember 2021

Pembahasan Raperda Pemajuan Kebudayaan dan Kearifan Lokal Deadlock

- Senin, 14 Juni 2021 | 13:46 WIB
Ketua Gabungan Komisi II dan Komisi IV raperda pemajuan kebudayaan dan kearifan lokal DPRD Banyuwangi, Drs.Syahroni (kanan)
Ketua Gabungan Komisi II dan Komisi IV raperda pemajuan kebudayaan dan kearifan lokal DPRD Banyuwangi, Drs.Syahroni (kanan)

 

KABAR RAKYAT - Rencana eksekutif mengusung Rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang pemajuan kebudayaan dan kearifan local sedikit berliku.

Kalangan anggota dewan gabungan Komisi II dan Komisi IV yang membahas Raperda tersebut menilai secara substansi isi materi sudah diatur dalam Perda sebelumnya yakni Perda No.14 Tahun 2017 tentang pelestarian warisan budaya dan adat istiadat Banyuwangi. Hal ini membuat pembahasanya cukup alot.

Ketua gabungan Komisi II dan Komisi IV, Drs. Syarohni menjelaskan, secara substansi materi Raperda tentang pemajuan kebudayaan dan kearifan local sudah diatur didalam Perda No. 14 tahun 2017 tentang pelestarian warisan budaya dan adat istiadat.

Baca Juga: KH Nawawi Abdul Jalil Wafat, Gubernur Jatim : Semua Ummat Muslim Indonesia Berduka

“ Meskipun ada perbedaan hanyalah bersifat teknis sehingga secara substansi cukup diatur dalam Peraturan Bupati sebagai regulasi pelaksanaan Perda No. 14 tahun 2017 , “ jelas Syahroni saat dikonfirmasi melalui WhatsApp, Senin (14/06/2021).

Tetapi jika dipandang adanya substansi materi yang tidak memungkinkan diatur melalui peraturan teknis maka alangkah baiknya diusulkan melalui perubahan Perda No. 14 Tahun 2017 dan tidak perlu membuat Perda baru.

“ Didalam Pasal 22 Perda No. 14 tahun 2017 diamanatkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan macam kesenian termasuk didalamnya kegiatan Banyuwangi festival cukup diatur melalui Perbup , “ jelasnya.

Baca Juga: Penerima Beasiswa Pemkab Jember, Tuntut Ketidakpastian Beasiswa Pemkab Jember

Demikian pula dengan penyelenggaraan kelestarian kesejarahan, kebahasaan,kesusasteraan,pakaian adat dan arsitektur bangunan. Jika festival diarahkan untuk pengembangan wisata daerah maka sebaiknya diatur tersendiri dalam suatu Perda yang tidak perlu secara langsung dikaitkan dengan pemajuan kebudayaan dan kearifan local.

Halaman:

Editor: Hariyadi

Tags

Terkini

Presiden Jokowi Kunjungi Lokasi Bencana Erupsi Semeru

Senin, 6 Desember 2021 | 18:41 WIB
X