Tidak Dijalankan dan Tidak Produktif, Pemerintah Cabut Izin Usaha Tambang,Kehutanan Serta Perkebunan

- Kamis, 6 Januari 2022 | 18:04 WIB
Presiden RI.Joko Widodo didampingi para Menteri saat memberikan keterangan/presidenri.go.id
Presiden RI.Joko Widodo didampingi para Menteri saat memberikan keterangan/presidenri.go.id

KABAR RAKYAT - Tidak dijalankan dan tidak produktif, pemerintah mencabut ribuan izin-izin pertambangan,kehutanan karena tidak sesuai dengan peruntukan dan peraturan.

Hal ini merupakan salah satu bentuk evaluasi pemerintah atas tata Kelola sumber daya alam agar ada pemerataan, transparan untuk mengoreksi ketimpangan,ketidakadilan dan kerusakan alam.

“Izin-izin yang tidak dijalankan, yang tidak produktif, yang dialihkan ke pihak lain, serta yang tidak sesuai dengan peruntukan dan peraturan, kita cabut,” tegas Presiden Joko Widodo dalam keterangannya di Istana Kepresidenan Bogor, pada Kamis, 6 Januari 2022 seperti dikutip Kabar Rakyat dari laman presidenri.go.id.

Presiden RI, Joko Widodo mengumumkan, yang pertama, hari ini pemerintah mencabut sebanyak 2.078 izin perusahaan pertambangan mineral dan batu bara (minerba) karena tidak pernah menyampaikan rencana kerja.

Baca Juga: Google Berencana Membuat Ponsel Android dan PC Windows Bekerja Lebih Baik Secara Bersama 

“Izin yang sudah bertahun-tahun telah diberikan tetapi tidak dikerjakan, ini menyebabkan tersanderanya pemanfaatan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,” imbuhnya.

Kedua, hari ini pemerintah juga mencabut sebanyak 192 izin sektor kehutanan seluas 3.126.439 hektare. Izin-izin ini dicabut karena tidak aktif, tidak membuat rencana kerja, dan ditelantarkan.

Ketiga, untuk Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan yang ditelantarkan seluas 34,448 hektare, hari ini juga dicabut. Dari luasan tersebut, sebanyak 25.128 hektare adalah milik 12 badan hukum, sisanya 9.320 hektare merupakan bagian dari HGU yang telantar milik 24 badan hukum.

Kepala Negara mengatakan, pembenahan dan penertiban izin ini merupakan bagian integral dari perbaikan tata kelola pemberian izin pertambangan dan kehutanan, serta perizinan yang lainnya. Pemerintah terus melakukan pembenahan dengan memberikan kemudahan-kemudahan izin usaha yang transparan dan akuntabel, tetapi, izin-izin yang disalahgunakan pasti akan dicabut.

Halaman:

Editor: Hariyadi

Sumber: presidenri.go.id

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X