• Selasa, 9 Agustus 2022

Presiden Jokowi Perintahkan Menko dan Menteri Segera Revisi UU Cipta Kerja Sesuai Keputusan MK

- Selasa, 30 November 2021 | 05:03 WIB
Tangkapan layar Instagram. Presiden Jokowi : Secepatnya Menko dan Menteri Segera Revisi UU Cipta Kerja Sesuai Keputusan MK.  (Instagram @jokowi)
Tangkapan layar Instagram. Presiden Jokowi : Secepatnya Menko dan Menteri Segera Revisi UU Cipta Kerja Sesuai Keputusan MK. (Instagram @jokowi)

KABAR RAKYAT, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa pemerintah menghormati atas putusan sidang Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai gugatan kelompok buruh tentang Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Namun Presiden Jokowi, juga menyatakan bahwa tidak ada satu pasal pun di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, mengenai Cipta Kerja yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Seperti diunggah dalam akun resmi milik Presiden Jokowi, yaitu akun Instagram @jokowi, dilansir oleh Kabar Rakyat, Senin, 29 November 2021. Seperti dituliskan pada akun tersebut, bahwa reformasi struktural akan terus dijalankan.

Baca Juga: Ramalan Bintang Zodiak Aries, Taurus dan Gemini : 30 November 2021

“Saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Terkait putusan Mahkamah Konstitusi tentang Undang-Undang Cipta Kerja, saya menyampaikan bahwa komitmen pemerintah dan komitmen saya terhadap agenda reformasi struktural, deregulasi, dan debirokratisasi akan terus dijalankan. Kepastian hukum dan dukungan pemerintah untuk kemudahan investasi dan berusaha akan terus saya pimpin dan saya pastikan,” tulis Jokowi di akun Instagramnya.

Ia pun memerintahkan untuk secepatnya kepada Menko dan para menteri terkait untuk segera menindak lanjuti putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

“Sebagai negara demokrasi yang berdasarkan hukum, Pemerintah menghormati dan segera melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Saya telah perintahkan kepada Menko dan menteri terkait untuk segera menindak lanjuti Putusan MK secepat-cepatnya,” lanjut tulisnya.

Baca Juga: Cegah Korupsi di Jawa Timur, Wagub Emil Dardak Ajak Pelaku Usaha Berani Ungkap Kesulitan yang Dialami

Seperti diketahui, MK memberikan waktu kepada Pemerintah dan DPR selaku pembentuk undang-undang, diberikan waktu paling lama 2 tahun untuk melakukan perbaikan atas undang-undang Cipta Kerja tersebut.

Halaman:

Editor: Choiri Kurnianto

Sumber: Instagram @jokowi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Pemerintah Resmi Terapkan NIK sebagai NPWP

Kamis, 21 Juli 2022 | 09:21 WIB
X