• Sabtu, 18 September 2021

Halal Bihalal, Pemerintah Trenggalek Jabarkan Pesan Presiden Jokowi

- Rabu, 19 Mei 2021 | 00:23 WIB
Wakil Bupati Trenggalek M. Syah Natanegara (Rudi S)
Wakil Bupati Trenggalek M. Syah Natanegara (Rudi S)

KABAR RAKYAT - Halal bihalal virtual digelar Pemerintah Trenggalek, di Gedung smart center. Selasa (18/5). Kali ini, Bupati M. Nur Arifin disampaikan Wakil Bupati Syah Natanegara meneruskan pesan Presiden Joko Widodo terkait penanganan COVID-19.

 

Banyaknya masyarakat yang memaksa mudik lebaran serta membludaknya pengunjung wisata harus jadi kewaspadaan adanya lonjakan kasus Covid 19 di beberapa daerah.

 

Bupati Trenggalek M. Nur Arifin membuat kebijakan baru yang disampaikan langsung oleh Wakil Bupati Syah Muhamad Natanegara. Seperti, positive rate, tingkat BOR dan kematian harus ditekan.

Baca Juga: Banyak Cafe Baru Ngehit di Tasikmalaya Kota Tidak Kalah Konsep

Baca Juga: Tiga Pilar Sidak Kerumunan Pusat Pasar Hewan Lumajang

Desa diminta untuk melakukan pengetatan karantina wilayah dalam PPKM mikro jika terjadi kasus positif. Penegakan protokol kesehatan setiap acara hajatan dan tetap waspada.

 

Arahan Presiden lainnya, zona oranye wisata ditutup disikapi Trenggalek diambil kebijakan Sabtu-Minggu tempat wisata tutup guna mengurangi kluster wisata. Juga quartal kedua ekonomi harus tumbuh 7 persen.

 

Berpesan bagaimana caranya? Wakil Bupati Syah Natanegara menegaskan pastikan belanja APBD dan APBDes segera terlaksana. Fokuskan belanja barang lokal yang sifatnya rutin, dan kegiatan non-lelang geser dari penunjukan langsung menjadi padat karya. Begitu juga dengan penyaluran bansos, diminta unyuk dipercepat.

Baca Juga: Tiga Pilar Sidak Kerumunan Pusat Pasar Hewan Lumajang

Baca Juga: Heboh Pria Banyuwangi Tidur Pulas di Pohon Kelapa, Begini Kisahnya

Pemkab Trenggalek juga melakukan lelang investasi disektor ekonomi primer kita seperti pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan. Lelang investasi di sektor ini diminta untuk digencarkan.

 

Selesainya Cafe Pelayanan Publik sebagai etalase kemudahan berusaha yang ramah lingkungan. Tahun 2021 masa akhir penerapan Perda 29/2016 tentang penataan toko swalayan berjaringan. Target 100 desa wisata hingga 2024 dimulai 30 desa wisata tahun ini harus segera diadopsi oleh tiap-tiap OPD. 1 OPD membina 1 Desa Wisata agar bisa menjadi basis pertumbuhan ekonomi rakyat.

 

Meminta ada review kembali semua aturan mengenai pengelolaan Barang Milik Daerah, Pajak dan Retribusi daerah guna memaksimalkan potensi PAD kita.***

Halaman:

Editor: Choiri Kurnianto

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Jawa Timur Masuk Level 1 Assessmen Pertama Indonesia

Sabtu, 18 September 2021 | 15:21 WIB

Menjaga Imunitas Tubuh Saat Musim Hujan

Sabtu, 18 September 2021 | 08:41 WIB

BEM UNIBA Gandeng Polresta Gelar Vaksinasi Mahasiswa

Jumat, 17 September 2021 | 05:10 WIB

Pemkab Fasilitasi MUI Jember Gedung Sekretariat

Kamis, 16 September 2021 | 16:23 WIB
X