• Senin, 24 Januari 2022

Ijtimah MUI Tentang Ketentuan Hukum Pinjaman Online

- Sabtu, 20 November 2021 | 14:59 WIB
Ilustrasi pinjaman online/prfmnews-Pikiran Rakyat.com
Ilustrasi pinjaman online/prfmnews-Pikiran Rakyat.com

KABAR RAKYAT,Jakarta - Majelis Ulama Indonesia (MUI) menggelar pertemuan ijtimah atau kesepakatan ulama komisi fatwa se Indonesia pada,Selasa hingga Kamis 9 – 11 Nopember 2021 lalu.

Dalam ijtimah tersebut dibahas beberapa hal terkait hokum dan rekomendasi masalah terkini salah satunya tentang Pinjaman onilne atau Pinjol.

Akhir-akhir ini banyak masyarakat terjerat hutang dalam jumlah yang tidak sedikit karena terjebak dengan promo-promo  pinjam uang mudah yang dilakuan oleh aplikasi pinjaman online illegal.

Baca Juga: Eri Cahyadi Luncurkan Program Kalimasada untuk Kemudahan Pelayanan Administrasi Penduduk di Surabaya

Diansir Kabar Rakyat dari instagram@muipusat, Sabtu 20 Nopember 2021, berikut hasil ijtimah ulama MUI tentang ketentuan hukum pinjaman online.

  1. Pada dasarnya perbuatan pinjam meminjam atau hutang piutang merupakan bentuk akad tabarru” atau kebajikan atas dasar saling tolong menolong yang diajurkan sejauh tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah.
  2. Sengaja menunda pembayaran hutang bagi yang mampu hukumnya haram.
  3. Memberikan ancaman fisik atau membuka rahasia (aib) seseorang yang tidak mampi membayar hutang adalah haram.
  4. Memberikan penundaan atau keringanan dalam pembayaran hutang bagi yang mengalami kesulitan merupakan perbuatan yang dianjurkan (mustahab).
  5. Layanan pinjaman baik offline maupun online yang mengandung riba hukumnya haram meskipun dilakukan atas dasar kerelaan.

Sedangkan rekomendasi ijtimah Ulama adalah,

Baca Juga: Kementerian Desa Buka Lowongan Pendamping Lokal Desa 'PLD' Tahun 2021, Simak Jadwal Rekrutmennya!

  1. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kominfo,POLRI dan OJK hendaknya terus meningkatkan perlindungan kepada masyarakat dan melakukan pengawasan serta menindak tegas penyalagunaan pinjaman online atau finasial technologi peer to peer lending (fintech lending) yang meresahkan masyarakat.
  2. Pihak penyelenggara pinjaman online hendaknya menjadikan fatwa MUI sebagai pedoman dalam semua transaksi yang dilakukan
  3. Umat Islam hendaknya memilih jasa layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip Syariah.

Editor: Hariyadi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X