• Sabtu, 18 September 2021

Pengusaha MPU gelar Hearing dengan Komisi II DPRD Trenggalek

- Rabu, 5 Mei 2021 | 09:23 WIB
Audensi antara paguyuban MPU Kabupaten Trenggalek dengan dinas terkait di aula DPRD Trenggalek (Rusi Sukamto)
Audensi antara paguyuban MPU Kabupaten Trenggalek dengan dinas terkait di aula DPRD Trenggalek (Rusi Sukamto)

KABAR RAKYAT - Komisi II Trenggalek">DPRD Trenggalek hari ini menggelar kegiatan audensi antara paguyuban MPU Kabupaten Trenggalek dengan dinas terkait diaula DPRD. Selasa (4/5).

Dalam paparannya, Sadar Ketua Asosiasi menyampaikan saat ini para pengusaha angkutan diresahkan maraknya pengusaha travel gelap atau liar yang semakin merajalela hingga berakibat MPU semakin sepi.

" Sekarang ini banyak travel gelap yang mengangkut orang tanpa izin resmi. Keberadaant travel gelap atau liar sangat dikeluhkan oleh para sopir MPU yang tergabung dalam paguyuban hingga kami mengajukan hearing atau menyuarakan aspirasi ke kantor DPRD. Agar kedepan ada tindakan tegas dari dinas terkait," jelas Sadar.

Baca Juga: DPRD Trenggalek Gelar Rapat Finalisasi Ranperda

Pranoto Ketua Komisi II dalam sambutannya menyadari betul kondisi yang menimpa pengusaha MPU maka dalam rapat kali ini dipanggilkan Dinas Perhubungan untuk dimintai keterangannya.

"Aspirasi paguyuban MPU dari Munjungan tadi terkait travel gelap maka solusinya kita mendorong agar dishub dengan satlantas mengambil tindakan tegas. Selain itu kami juga mendorong agar MPU segera difungsikan untuk an angkutan pelajar," kata Pranoto.

Lanjut Pranoto, keberadaan travel gelap saat ini sudah menjamur, sehingga mengurangi pendapatan MPU yang telah berbadan hukum resmi.

Baca Juga: Bupati Trenggalek Lounching Program Harmonis Mantab di Desa Bendorejo

Memang jika melihat proses penumpang, dahulu sebelum ada travel gelap para penumpang harus naik dulu MPU langsung ke terminal bus untuk menuju Surabaya. 

"Para sopir MPU ini juga menyatakan para travel gelap ini tidak memiliki izin resmi dan mereka juga telah melaporkan keberadaan travel gelap tersebut," ucapnya.

Ditambahkan Pranoto, jika dilihat plat nomornya saja kalau ada izin resmi bisa dipastikan akan menggunakan plat kuning. Namun jika melihat kebelakang ini merupakan warisan yang sudah ada sejak tahun 2013.

Baca Juga: Komisi I DPRD Husni Jabarkan Makna Capaian Trenggalek Meroket

"Untuk mengatasi ini harus dilakukan penindakan dari semua sektor. Ini yang harus di lakukan, karena petugas tidak mungkin setiap hari terus beroperasi di jalan," pungkasnya.

Sementara itu, Sadar Ketua Paguyuban MPU usai pelaksanaan hearing menjelaskan kondisi MPU saat ini sangat memprihatinkan dimana sebagai pelayan publik pihaknya merasa kurang diperhatikan.

"Itu terjadi karena rancunya travel gelap yang menjamur, yang juga tanpa ada penegasan hukum dari aparat," tuturnya.

Baca Juga: Pemda Trenggalek Dukung Program USAID dan Arupa, Begini Maksudnya

Sadar juga berharap dengan adanya koordinasi ini dinas dan kepolisian segera menetapkan untuk mengambil jalan sebagai solusi untuk penindakan travel gelap ini.

Travel gelap ini mencari penumpang dan mengantar penumpang tanpa ada Izin resmi. Kendaraan travel gelap ini berasal dalam daerah sendiri.

"Kita sudah memasukkan semua data yang kita inventarisir jumlah dan siapa saja travel gelap tersebut," pungkasnya.*

Halaman:

Editor: Budi Setiawan

Tags

Artikel Terkait

Terkini

KAI Buka Lowongan Kerja Untuk Berbagai Formasi

Sabtu, 18 September 2021 | 18:05 WIB

Jawa Timur Masuk Level 1 Assessmen Pertama Indonesia

Sabtu, 18 September 2021 | 15:21 WIB

Menjaga Imunitas Tubuh Saat Musim Hujan

Sabtu, 18 September 2021 | 08:41 WIB

BEM UNIBA Gandeng Polresta Gelar Vaksinasi Mahasiswa

Jumat, 17 September 2021 | 05:10 WIB

Pemkab Fasilitasi MUI Jember Gedung Sekretariat

Kamis, 16 September 2021 | 16:23 WIB
X