• Senin, 25 Oktober 2021

Perubahan Perda Retribus Perijinan Tertentu Finalisasi, Istilah Retribusi IMB Berubah Menjadi Retribusi PBG

- Senin, 24 Mei 2021 | 14:46 WIB
Rapat finalisasi raperda perubahan Perda Retribusi Perijinan tertentu oleh Pansus III DPRD Banyuwangi (Hariyadi)
Rapat finalisasi raperda perubahan Perda Retribusi Perijinan tertentu oleh Pansus III DPRD Banyuwangi (Hariyadi)

KABAR RAKYAT - Pembahasan Rancangan peraturan daerah (Raperda) perubahan Perda No. 14 Tahun 2011 tentang retribusi perijinan tertentu oleh Panitia khusus atau Pansus III DPRD Banyuwangi telah finalisasi. Istilah retribusi IMB berubah menjadi retribusi PBG.

Ketua Pansus III DPRD Banyuwangi, Neni Viantin Dyah Martiva,S.Pd menyampaikan, pada awalnya pembahasan perubahan Perda retribusi perijinan tertentu substansinya adalah penyesuaian tarif retribusi Ijin Medirikan Bangunan (IMB). Namun pembahasannya sempat tertuda karena menunggu proses harmonisasi dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Propinsi Jawa Timur.

“ Raperda perubahan Perda retribusi perijinan tertentu ini sempat tidak kita bahas karena menunggu proses harmonisasi dari Kanwil Kemenkum HAM Jatim sesuai dengan regulasi pembentukan peraturan perundang-undangan , “ ucap Neni Viantin Dyah Martiva kepada Awak Media, Senin (24/5/2021) di ruang Komisi III DPRD Banyuwangi.

Baca Juga: Pemkab Banyuwangi Buka 3.937 Lowongan Kerja Formasi CASN Dan PPPK.

Setelah proses harmonisasi diterima, Pansus melanjutkan kembali pembahasan perubahan Perda retribusi perijinan tertentu disesuaikan dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Di dalam ketentuan pasal 24 dan asal 185 huruf b UU Cipta kerja. Pemerintah telah menghapus istilah Ijin Medirikan Bangunan (IMB) dan mengganti dengan istilah Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

“ Secara otomatis raperda yang kita bahas disesuaikan dengan aturan baru yakni Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah yang baru sebagai regulasi pelaksanaan yang mengatur tentang PBG ini , “ ucapnya.

Perbedaan IMB dan PBG jelas Neni, sebelum mendirikan bangunan pemilik harus mengajukan beberapa persyaratan, kemudian survey lapangan dan proses IMB dilanjutkan. Sedangkan PBG tidak mengharuskan pemilik mengajukan ijin sebelum membangunan gedung.

“ Dalam PBG ini ada sisi positifnya karena aka nada proses pemantauan atau pengawasan sejak bangunan akan didirikan, sesuai atau tidak dengan standart bangunan gedung karena Pemerintah berharap bangunan gedung harus memberikan rasa aman bagi penghuninya , “ jelasnya.

Baca Juga: Mantan Kasat Sabhara Blitar AKP Rudi Jabat Kasat Reskoba Banyuwangi, Kompol Ponzi Kanit Ditreskoba Polda Jatim

Halaman:

Editor: Hariyadi

Tags

Terkini

Alhamdulillah, Ada Orang Protes

Minggu, 24 Oktober 2021 | 23:06 WIB
X