• Jumat, 19 Agustus 2022

Wujudkan Keterbukaan Informasi Publik, Kemendag Raih 'Badan Publik Informatif' Tahun 2021

- Kamis, 28 Oktober 2021 | 13:25 WIB
Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Suhanto menerima penganugerahaan tertinggi di bidang pelayanan informasi publik ini secara daring dengan disaksikan Wakil Presiden Ma’ruf Amin. (KEMENAG)
Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Suhanto menerima penganugerahaan tertinggi di bidang pelayanan informasi publik ini secara daring dengan disaksikan Wakil Presiden Ma’ruf Amin. (KEMENAG)

KABAR RAKYAT, JAKARTA – Kementerian Perdagangan berhasil meraih anugerah “Badan Publik Informatif” tahun 2021. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Suhanto menerima penganugerahaan tertinggi di bidang pelayanan informasi publik ini secara daring dengan disaksikan Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Kementerian Perdagangan merupakan satu dari 83 badan publik yang diberi penghargaan dari total 337 badan publik yang dinilai.

Penghargaan diberikan dalam acara Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021 oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) secara daring, hari ini, Selasa (26/10)

Wapres Ma'rufAmin menyampaikan selamat kepada badan publik yang telah memperoleh kualifikasi sebagai badan publik yang informatif. “Penganugerahan ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi badan publik untuk terus mengakselerasi upaya-upaya terbaik mengenai keterbukaan informasi melalui berbagai inovasi yang tiada henti,” jelas Wapres.

Baca Juga: Oddie Agam Meninggal Dunia, Sang Istri Buka Suara Soal Donor Ginjal dari Fans

Pengelolaan keterbukaan informasi publik ini, lanjut Wapres, dilakukan untuk mendorong partisipasi masyarakat guna terwujudnya tata kelola pemerintah yang baik dan transparan.

“Hasil penilaian ini juga diharapkan menjadi sarana introspeksi semua sarana badan publik untuk terus menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan publik dan produktivitasnya walaupun di tengah masa pandemi Covid-19,” jelas Wapres.

Wapres juga berpesan agar badan publik harus menyediakan informasi yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan serta selalu berpedoman pada prinsip ketentuan dan tata cara yang berlaku dalam pemenuhan hak dan kewajiban atas informasi publik.

Baca Juga: Viral Video Ketika Temen Kos Dateng Kondangan Manten, Semua Langsung Ambyar

Implementasi Keterbukaan
Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) Gede Narayana menyampaikan hasil penganugerahaan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik ini bukanlah suatu ajang kontestasi antarbadan publik, melainkan dapat dijadikan tolak ukur implementasi keterbukaan informasi publik di tanah air.

Halaman:

Editor: Choiri Kurnianto

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Pemerintah Resmi Terapkan NIK sebagai NPWP

Kamis, 21 Juli 2022 | 09:21 WIB
X