• Kamis, 27 Januari 2022

Raker Bapemperda DPRD Banyuwangi, 27 Judul Raperda Diusulkan Masuk Propemperda Tahun 2022.

- Selasa, 26 Oktober 2021 | 17:15 WIB
Ketua Bapemperda DPRD Banyuwangi,Sofiandi Susiadi (Hariyadi)
Ketua Bapemperda DPRD Banyuwangi,Sofiandi Susiadi (Hariyadi)

KABAR RAKYAT,Banyuwangi - Badan pembentukan peraturan daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Banyuwangi menggelar rapat kerja internal dengan agenda persiapan penyusunan Program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) tahun 2022.

Dalam persiapan penyusunan Propemperda ada 27 judul Rancangan peraturan daerah (Raperda) yang diusulkan untuk dibahas pada tahun 2022.

Usai raker internak,Ketua Bapemperda,Sofiandi Susiadi mengatakan, raker internal Bapemperda dalam rangka membahas usulan propemperda tahun 2022.

Baca Juga: Komisi IV DPRD Banyuwangi Menerima Audensi Asosiasi Pengusaha Mineral

Raker internal Bapemperda berjalan cukup dinamis, berbagai pendapat anggota cukup argumentatif yang nantinya dapat dijadikan dasar penetapan propemperda tahun 2022, “ ucap Sofiandi saat dikonfirmasi Awak Media, Selasa,26 Oktober 2021.

Secara umum estimasi propemperda tahun 2022 yang diusulkan ada  sekitar 20 hingga 27 judul raperda. Diantara puluhan raperda tersebut ada 10 judul raperda baru. Sedangkan sisa propemperda ahun 2021 ada 17 judul raperda.

“ Untuk menetapkan usulan raperda,kita menunggu tahapan finalisasi pembahasan beberapa raperda yang saat ini berlangsung, karena untuk memastikan final atau tidak juga menunggu hasil fasilatasi dari Gubernur Jawa Timur , “ ucapnya.

Baca Juga: Proyek Gudang Logistik RSUD Blambangan Anggaran 2021 Mangkrak, Waktu Habis dan Wanprestasi

Dijelaskan oleh Sofiandi, untuk tahun 2022, eksekutif hanya mengusulkan 9 judul rancangan peraturan daerah diantaranya, tiga raperda komulatif yakni raperda tentang pertanggungjawaban APBD Tahun 2021, raperda tentang perubahan APBD Tahun 2022 dan raperda tengan APBD tahun 2023.

 Empat raperda usulan eksekutif lainnya adalan raperda tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah leading sektornya BPKAD, raperda tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum atau JDIH yang merupakan usulan Bagian Hukum, raperda tentang pencabutan tiga Perda serta raperda tentang LP2B.

“ Usulan raperda tentang pencabutan tiga perda antara lain, perda tentang pengendalian pencemaran air, Perda tentang penerapan analisis mengenai dampak lingkungan hidup bagi usaha dan kegiatan, serta Perda tentang AMDAL , “ jelas Sofiandi Susiadi.

Baca Juga: Sudi Silalahi Eks Mensesneg Era SBY Tutup Usia di RSPAD Gatot Subroto, Mahfud MD: Almarhum Sahabat yang Baik

Selanjutnya sesuai amanat Peaturan Menteri Dalam Negeri No. 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Permendagri No. 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah.

Dan  seluruh usulan raperda nantinya akan dibahas kembali dalam rapat paripurna internal dewan serta dikonsultasikan ke Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

“ Setelah hasil konsultasi dari Provinsi Jatim turun ,baru Propemperda tahun 2022 bisa ditetapkan melalui rapat paripurna DPRD, “ jelasnya.

Baca Juga: Update Tabrakan Kereta LRT di Jakarta Ternyata Bukan Masinis Ngantuk, PT INKA Ungkap Penyebabnya

Politisi Partai Golkar asal Kecamatan Cluring ini menambahkan, seluruh usulan raperda baik dari eksekutif maupun inisiatif dewan mempunyai kesuaian dan relevansi untuk diterapkan di Kabupaten Banyuwangi. Seperti halnya raperda tentang penanggulangan penyakit menular, raperda perlindungan nelayan, dan raperda perlindungan dan pengembangan produk unggulan.

“ Termasuk perubahan Perda Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat khusunya terkait dengan tambang galian C yang perlu adanya regulasi bagaimana bentuk-bentuk pengawasan , retribusi dan lainnya, “ pungkasnya.***

 

 

Halaman:
1
2
3

Editor: Hariyadi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X