Aspamin Banyuwangi Unjuk Rasa Tuntut Regulasi Yang Jelas Soal Pajak Dan Retribusi Tambang Galian C

KABAR RAKYAT,Banyuwangi - Asosiasi pengusaha mineral (Aspamin)  menggelar aksi unjuk rasa di gedung DPRD Kabupaten Banyuwangi. Dalam orasinya mereka menuntut Pemerintah daerah menerbitkan regulasi yang jelas mengenai pajak dan retribusi tambang galian C.

Ketua Aspamin, Abdillah Rafsanjani  mengatakan ,karena tidak adanya regulasi yang jelas, pengusaha tambang galian C di banyuwangi ini diadu dengan berbagai isu, banyak elemen masyarakat saling melontarkan bahwa galian C di Banyuwangi illegal dan melanggar Undang-Undang Lingkungan Hidup.

“ Kita hearing bersama anggota dewan untuk mencarikan solusi,karena bagaimanapun juga Undang-Undang Pertambangan sudah masuk omnibus law sehingga ijin pertambangan saat ini langsung ditangani oleh pemerintah pusat , “ ucap Abdillah Rafsanjani.

Baca Juga: Temu Mayat Di Kebun Tebu Glenmore Jadi viral

Khusus untuk di Banyuwangi menurut Abdillah regulasi daerah yang mengatur tentang pertambangan sangat urgent sebagai payung hukum untuk melakukan pengawasan dan pengendalian aktifitas pertambangan galian C.

Disatu sisi Pemerintah daerah juga kesulitan untuk menarik pajak atau retribusi dari aktifitas tambag galian C karena terkendala belum adanya perda yang mengatur tentang paja dan retribusi hasil tambang gailan C.

“ Ini bukan lagi mendesak,namun sebuah keharusan,karena amanat Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah harusnya diikuti degan regulasi daerah, karena tidak dibuat,sampai sekarang ini carut marut, “ ungkapnya.

Baca Juga: Konflik Tapal Batas Kawah Ijen Berujung Ketidakjelasan

Abdillah mengaku bahwa secara materiil dirinya tidak mengetahui adanya pungutan pada pengusaha tambang galian C. Namun banyak keluhan yang disampaikan oleh pengusaha maupun armada pengangkut material galian C adanya pungutan liar.