• Selasa, 30 November 2021

Terkait Aksi Buruh FKPAK di DPRD, Wabup Jember, Tanyakan Langsung Tim Pansel PDP Kahyangan

- Jumat, 22 Oktober 2021 | 02:50 WIB
Tangkapan layar Instagram, Wakil Bupati Jember Muh. Balya Firjaun Barlaman (Instagram/@pemkabjember)
Tangkapan layar Instagram, Wakil Bupati Jember Muh. Balya Firjaun Barlaman (Instagram/@pemkabjember)

KABAR RAKYAT, JEMBER - Protes buruh FKPAK atau Forum Komunikasi Pekerja Antar Kebun yang demo di DPRD Jember. Menuntut Pemkab Jember mencabut SK Direksi PDP Kahyangan, diyakini belum ada titik temu.

Pasalnya, SK Direksi PDP Kahyangan selain baru dilantik, juga berkekuatan hukum.
Karena tahapan seleksi selain telah rampung dan tim panitia seleksi Pansel PDP Kahyangan telah berakhir tugasnya, pasca tiga direksi baru itu dilantik.

Wakil Bupati Jember Muh. Balya Firjaun Barlaman di konfirmasi KabarRakyat via pesan WhatsApp (WA), menjelaskan tahapan hasil seleksi tiga orang direksi Perusda atau BUMD Kahyangan, Kamis 21 Oktober 2021.

Sementara keterangan Wabup ketika dikonfirmasi apakah benar deadlock ia menjawab bahwa semua ada regulasinya.

Baca Juga: Pemprov Jawa Timur Raih Penghargaan Proklim 2021 dari KLHK

"Begini mas, semua kan ada regulasinya, ada prosedurnya, kami mengawal prosedur itu, bukan mengawal personal, siapapun yang lolos asal sesuai prosedur kita hormati hasil seleksi itu. Karena kami ingin PDP bisa bangkit dan karyawannya sejahtera, serta ada kontribusi untuk Pendapatan Asli Daerah, itu saja," jelasnya, Kamis (21/10/21).

Menurut FKPAK, diduga para direksi itu tidak sesuai kriteria Permendagri No 37/2018 tentang Pengangkatan Direksi BUMD, pasal 35. 

Apakah benar sudah sesuai kriteria? Pungkas, Wabup Jember meminta untuk langsung klarifikasi ke tim panitia seleksi. "Tanyakan timsel mas, mereka juga orang-orang yang berkompeten terhadap aturan," pungkasnya.

Baca Juga: FKPAK Gelar Aksi, Tolak Direksi PDP Kahyangan Jember, Begini Dasar Lengkapnya

Halaman:

Editor: Choiri Kurnianto

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X