• Kamis, 27 Januari 2022

Fraksi-Fraksi DPRD Banyuwangi Sampaikan PU Atas Diajukannya Raperda Perubahan APBD Tahun 2021

- Senin, 27 September 2021 | 17:18 WIB
Juru bicara FPKB saat menyapaikan Pemandanagan Umum (PU) atas Raperda perubahan APBD Banyuwangi tahun 2021 (Hariyadi)
Juru bicara FPKB saat menyapaikan Pemandanagan Umum (PU) atas Raperda perubahan APBD Banyuwangi tahun 2021 (Hariyadi)

KABAR RAKYAT,Banyuwangi - Fraksi-  fraksi di DPRD Banyuwangi sampaikan Pemandangan Umum (PU) atas diajukannya Raperda Perubahan APBD tahun 2021 dalam rapat paripurna dewan,Senin (27/09/2021).

Rapat Paripurna dipimpin Wakil ketua DPRD, Ruliyono, diikuti seluruh anggota dewan dari lintas fraksi serta dihadiri Wakil Bupati Banyuwangi,H.Sugirah,Sekretaris Daerah, H.Mujiono beserta jajaran.

Dalam Pemandangan Umumnya seluruh fraksi di dewan memberikan apresiasi kepada eksekutif terhadap capaian kinerja Satgas covid-19 yang mampu membawa Banyuwangi masuk zona kuning dan level 1 penanganan pandemic covid-19.

Baca Juga: DPRD Banyuwangi Menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Nota Keuangan Perubahan APBD Tahun 2021

Namun demikian fraksi-fraksi juga bersikap kritis terhadap beberapa poit dalam perubahan APBD tahun 2021, seperti halnya penurunan proyeksi PAD yang  mencapai  Rp. 74 miliar.

Pemandangan Umum fraksi PDI-Perjuangan yang dibacakan juru bicaranya,Hadi Widodo menyampaikan,  penurunan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.74,5 miliar atau sebesar 12,49 %, Fraksi PDI Perjuangan meminta eksekutif untuk melakukan rasionalisasi target PAD di sesuaikan dengan situasi terkini.

“ Capaian Pendapatan Asli Daerah kita hari ini masih di kisaran 53,79 % atau hanya sekitar 318 Milyar, untuk ini kita tidak bisa hanya berasumsi tapi langkah kongkrit diperlukan untuk menaikkan Pendapatan Asli Daerah, “ ucap Hadi Widodo dihadapan rapat paripurna.

Fraksi PDI Perjuangan mendorong agar program prioritas yang dialokasikan melalui 3 (tiga) program prioritas, yaitu: penanganan kesehatan, pemulihan ekonomi daerah, dan penyediaan jaring pengaman sosial (social safety net) bisa segera di percepat dan di lakukan kerja-kerja efektif dan efisien untuk membantu wong cilik.

Baca Juga: KUPA-PPAS Perubahan APBD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021 Disepakati

Halaman:

Editor: Hariyadi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X