• Rabu, 27 Oktober 2021

Pengembangan Budidaya Porang, Dispertan Kerjasama dengan Perhutani Bentuk Ekosistem Berkelanjutan

- Rabu, 22 September 2021 | 16:15 WIB
Upaya pengembangan budidaya tanaman porang oleh masyarakat Bondowoso harus berbanding lurus dengan legalisasi pemanfaatan lahan di area Perhutani setempat. (Ifa Bahsa)
Upaya pengembangan budidaya tanaman porang oleh masyarakat Bondowoso harus berbanding lurus dengan legalisasi pemanfaatan lahan di area Perhutani setempat. (Ifa Bahsa)
KABAR RAKYAT, BONDOWOSO - Upaya pengembangan budidaya tanaman porang oleh masyarakat Bondowoso harus berbanding lurus dengan legalisasi pemanfaatan lahan di area Perhutani setempat.
 
Administratur KPH Perhutani Bondowoso, Andi Andrian Hidayat menegaskan, mereka (petani porang) harus paham bahwa jika legalisasi pemanfaatan lahan diabaikan, maka akan berpengaruh pada layanan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diajukan.
 
"Ketika legalitas tidak muncul maka tidak ada KUR. Di dalam produk hasil hutan bukan kayu seperti porang,kopi itu ada hak negara yang harus kita pungut. Karena pendapatan negara harus masuk," urainya saat dikonfirmasi, Rabu (22/09/2021).
 
Artinya, setiap masyarakat yang memanfaatkan lahan milik Perhutani harus jelas payung hukum dan asal LMDHnya (Lembaga Masyarakat Desa Hutan). Karena selama ini, Andi mengakui tidak sedikit masyarakat memanfaatkan lahan Perhutani tanpa pemberitahuan. Sehingga, pihaknya mendorong para kelompok tani agar tidak mengabaikan masalah tersebut.
 
"Selama ini mereka jalan sendiri-sendiri. Banyak yang sudah menanam tapi tidak ada pemberitahuan ke kami," tegasnya.
 
Namun begitu, pihaknya tidak akan memperkarakan pemanfaatan lahan yang tak berijin. Justru mereka harus diajak agar bersedia mengikuti Program Perhutanan Sosial supaya legalitasnya jelas.
 
" Bersama dengan pemerintah kita turun untuk merangkul mereka semua karena ini untuk kepentingan mereka ke depan," tukasnya.
 
 
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Perkebunan Dan Peternakan (Disperta) Kabupaten Bondowoso, Hendri Widotono menyambut baik kerjasama pemanfaatan lahan dibawah tegakan antara Perhutani dengan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS). Menurutnya, kerjasama itu dapat membentuk ekosistem yang berkelanjutan.
 
"Pihak kita, Dinas Pertanian selalu mendukung upaya yang dilakukan oleh masyarakat. Apalagi budidaya porang, yang saat ini menjadi salah satu komoditas di Indonesia,” kata Hendri. 
 
Hendri menginginkan pada nantinya Kabupaten Bondowoso mampu menghasilkan bibit sendiri. Baik dari hasil kerjasama maupun hasil dari lahan pribadi milik petani. Sehingga, para petani porang pada nantinya tidak lagi bergantung kepada Kabupaten lain untuk mendapatkan bibit porang.
 
“Saat ini mereka masih mendatangkan bibit umbi dari Madiun. Kita upayakan Kabupaten Bondowoso mampu menghasilkan bibit sendiri,” ujarnya.
 
Diterangkan Hendri, di Kabupaten Bondowoso baru dua kelompok yang menggunakan bibit porang katak bersertifikat. Sedangkan kelompok lain, masih menggunakan bibit umbi untuk melakukan budidaya. Kelompok yang menggunakan bibit umbi, adalah kelompok yang mendapatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari pihak BNI.
 
“Di Bondowoso baru dua, yang mendatangkan bibit bersertifikat. Kelompok di Desa Sukorejo dan Kelompok di Desa Tegal Ampel. Sedangkan kelompok lain yang mendatang bibit dengan pihak BNI, itu bibit umbi, bukan bibit porang katak,” terangnya. 
 
Dikonfirmasi terpisah, Suprapto Ketua Asosiasi Kelompok Tani Porang Bondowoso menyampaikan pada awak media bahwa budidaya porang semakin diminati oleh masyarakat Bondowoso
 
"Terbukti kemarin dengan adanya lahan yang di petak 109 Desa Gunung Anyar Kecamatan Tapen itu, langsung melakukan penanaman di lahan seluas 18 hektar, " Ujarnya. 
 
Menurutnya, perkembangannya pesat dan banyak peminat budidaya porang di Bondowoso.
 
"Apalagi mendengar informasi dari para petani lain yang sudah mendapat kucuran dana KUR bagi petani Porang 117 orang kurang lebih danaanya berjumlah 5,7 M, " Paparnya. 
 
Pihaknya berharap agar dana KUR tersebut dicairkan harus sesuai aturan yang ada yaitu harus membentuk ekosistem. 
 
"Dalam artian ekosistem itu melibatkan para pihak yang membuat MoU itu harus sama-sama dibuatkan legalitas.  Saya berharap kedepannya untuk ekosistem dulu baru dilanjutkan pengucuran dana. Mari kita ke depan bangun ekosistem yang jelas dulu , semua pihak terlibat," pungkasnya. 
Suprapto juga meminta agar pengadaan bibit dipasrahkan pada kelompok tani porang.
 
"Kami mohon kedepannya dipasrahkan dan dipercayakan kepada kelompok. Nantinya, kelompoklah yang akan mengelola, tidak harus ngambil dari Madiun. Di Bondowoso juga banyak petani yang punya, baik katak maupun umbi. Jadi sebaiknya membeli bibit lokal dari petani murni Bondowoso, itu harapan saya ke depan, terima kasih, "tutupnya.***

Editor: Ayu Nida

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X