• Senin, 25 Oktober 2021

Bahas KUPA-PPAS Perubahan APBD 2021,Komisi I DPRD Banyuwangi Soroti Banyaknya Reklame Liar

- Rabu, 15 September 2021 | 19:21 WIB
Rapat kerja Komisi I DPRD Banyuwangi bahas KUPA_PPAS Perubahan APBD 2021 dan Soroti Banyaknya reklame liar (Hariyadi)
Rapat kerja Komisi I DPRD Banyuwangi bahas KUPA_PPAS Perubahan APBD 2021 dan Soroti Banyaknya reklame liar (Hariyadi)

KABAR RAKYAT,Banyuwangi - Bahas KUPA-PPAS Perubahan APBD Tahun 2021, Komisi DPRD banyuwangi menggelar rapat kerja bersama SKPD mitra kerja diantaranya Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Satu Pintu serta Satpol PP, Selasa kemarin.

Dalam rapat, selain membahas dokumen cikal bakal Perubahan APBD Tahun 2021, Komisi I juga menyoroti banyaknya papan reklame liar di Banyuwangi atau yang belum memiliki ijin. Dan berharap kepada pemerintah daerah untuk segera menertibkan.

Ketua Komisi I, Irianto,SH mengatakan, keberadaan papan reklame atau billboard yang tidak memiliki izin resmi berdampak pada hilangnya penerimaan daerah hingga miliaran rupiah.

Baca Juga: Kinerja Pelayanan Publik Pemkab Banyuwangi Mendapat Apresiasi Ombusdman Jatim

“ Banyaknya billboard atau papan reklame tidak berijin secara otomatis pemiliknya tidak membayar pajak sehingga sangat berpengaruh terhadap penerimaan PAD , “ ucap Irianto saat dikonfirmasi Awak Media, Rabu (15/09/2021)

Berdasarkan keterangan yang disampaikan SKPD terkait, jumlah papan reklame yang tidak memiliki izin di Banyuwangi ratusan dan tersebar di seluruh wilayah kecamatan, sehingga potensi PAD dari pajak reklame dari tahun ke tahun tidak pernah memenuhi target yang telah ditentukan.

“ Realisasi pajak reklame hingga saat baru terealisasi sekitar 30 persen dari pagu yang ditetapkan sebesar Rp.6,4 miliar, kita minta Pemda untuk merobohkan papan reklame bodong karena tidak memberikan kontribusi kepada PAD , “ ucapnya.

Baca Juga: Soal Dugaan Pemotongan BPUM,Sekda Banyuwangi Menyerahkan Proses Sepenuhnya Kepada APH

Selanjutnya terkait dengan KUPA-PPAS Perubahan APBD tahun 2021, banyak SKPD mitra kerja Komisi I melakukan refocusing anggaran untuk penanganan pandemi covid-19 khusunya untuk dukungan penyediaan belanja kesehatan,operasional pelaksanaan vaksinasi distribusi,pengamanan dan tempat penyimpanan vaksin serta insentif tenaga kesehatan.

Halaman:

Editor: Hariyadi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Alhamdulillah, Ada Orang Protes

Minggu, 24 Oktober 2021 | 23:06 WIB
X