• Kamis, 23 September 2021

Soal Dugaan Pemotongan BPUM,Sekda Banyuwangi Menyerahkan Proses Sepenuhnya Kepada APH

- Rabu, 15 September 2021 | 09:46 WIB
Sekretaris Daerah Pemkab Banyuwangi,Ir.H.Mujiono saat dikonfirmasi Awak Media soal pemanggilan Plt Kadiskop oleh APH (Hariyadi)
Sekretaris Daerah Pemkab Banyuwangi,Ir.H.Mujiono saat dikonfirmasi Awak Media soal pemanggilan Plt Kadiskop oleh APH (Hariyadi)

KABAR RAKYAT,Banyuwangi - Kejaksaan Negeri (Kejari) Banyuwangi saat ini sedang menyelidiki adanya dugaan pemotongan dana Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM). Meski belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka, namun ada pejabat Dinas Koperasi,Usaha Mikro dan Perdagangan setempat yang diperiksa sebagai saksi .

Dimintai komentarnya terkait hal tersebut, Sekretaris Daerah Pemkab Banyuwangi,Ir.Mujiono mengatakan, dirinya tidak mengetahui secara detail adanya dugaan pemotongan dana BPUM.

Meski demikian pihaknya menyerahkan sepenuhnya proses kepada Aparat Penegak Hukum (APH) jika ada pejabat di lingkungan Pemkab Banyuwangi dipanggil Kejari  untuk dimintai keterangan sebagai saksi.

Baca Juga: Klarifikasi Mekanisme Penyaluran BPUM, Plt Kadis Koperasi, Usaha Mikro Dipanggil Kejari Banyuwangi

“ Terhadap pemanggilan Pelaksana tugas Kadiskop , Kami serahkan sepenuhnya kepada APH biar persoalan jelas,terang siapa yang bermain,apakan di internal kami atau di eksternal , “ ucap Mujiono saat dikonfirmasi Awak Media, Selasa (14/09/2021). Di gedung DPRD Banyuwangi.

Mujiono menyampaikan , dirinya telah memberikan petunjuk kepada Plt Kepala Dinas Koperasi,Usaha Mikro dan Perdagangan bersama jajarannya agar dalam melaksanakan tugas penyaluran dana BPUM kepada penerima manfaat  dilakukan dengan benar dan bersih.

“ Kami sudah menyampaikan kepda Plt Kepala Dinas Koperasi dan stafnya agar penyaluran BPUM benar-benar clear and clean jangan sampai ada pemotongan karena konsekuensinya ada di masing-masing ASN , “ ucapnya..

Baca Juga: Pemkab Banyuwangi Kembali Ditetapkan Sebagai TPID Terbaik Se Jawa- Bali

Ditegaskan oleh Mujiono, Pemerintah daerah tidak bias melakukan intervensi jika persoalan dugaan pemotongan BPUM ini benar-benar terbukti dimata APH.

Halaman:

Editor: Hariyadi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X