• Kamis, 23 September 2021

Kinerja Pelayanan Publik Pemkab Banyuwangi Mendapat Apresiasi Ombusdman Jatim

- Rabu, 15 September 2021 | 08:03 WIB
Bupati Ipuk Fiestiandani (kiri) saat menerima apresiasi dari Ombusdman RI Perwakilan Jatim/banyuwangikab.go.id (Hariyadi)
Bupati Ipuk Fiestiandani (kiri) saat menerima apresiasi dari Ombusdman RI Perwakilan Jatim/banyuwangikab.go.id (Hariyadi)

KABAR RAKYAT,Surabaya - Kinerja pelayan publik Pemkab Banyuwangi mendapat apresiasi dari Ombusdman RI Perwakilan Jawa Timur. Mereka menilai pelayanan masyarakat tidak terkendala selama pandemi covid-19 meski pemerintah memberlakukan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Hal itu terungkap dalam kunjungan Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani ke Kantor Ombudsman Jatim, Surabaya, Selasa (14/9/2021)kemarin.

Bupati  Ipuk yang didampingi sejumlah pejabat Pemkab Banyuwangi yakni, Asisten Administrasi Umum Choiril Ustadi Yudawanto, Kepala Dinas Kominfo Budi Santoso, diterima langsung oleh Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jawa Timur Agus Muttaqin.

Baca Juga: Pemkab Banyuwangi Kembali Ditetapkan Sebagai TPID Terbaik Se Jawa- Bali 

‘’Kunjungan ini dapat meningkatkan kemitraan Ombudsman selaku lembaga negara pengawas pelayanan publik dengan Pemkab Banyuwangi,’’ kata Agus. 

Di depan bupati, Agus mengapresiasi sejumlah inovasi pelayanan publik di Banyuwangi. Di antaranya, tersedianya mal pelayanan publik, pasar pelayanan publik, program Bunga Desa (bupati ngantor di desa), aplikasi smart-kampung, dan inovasi pelayanan publik lainnya. 

"Di MPP, ada sebanyak 24 entitas penyelenggara layanan publik yang melayani sebanyak 237 produk pelayanan. Banyuwangi telah melaksanakan sentralisasi fungsi MPP dengan menghadirkan dua pasar pelayanan publik di Genteng dan Rogojampi,’’ ujar Agus. 

Baca Juga: Komisi III DPRD Banyuwangi Cermati Turunnya Proyeksi PAD Dalam KUPA-PPAS Perubahan APBD Tahun 2021

Selain itu, yang patut direplikasi kabupaten/kota lain adalah program Bunga Desa yang memfasilitasi pendampingan sistem perizinan OSS (operating single submission) di pedesaan. OSS adalah sistem perizinan berusaha yang berintegrasi berbasis risiko, yang merupakan pelaksanaan UU Cipta Kerja.

Halaman:

Editor: Hariyadi

Sumber: banyuwangikab.go.id

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X