Hak Interpelasi DPRD Dalam Dugaan Korupsi Pemakaman Pasien Covid-19 di Jember

Oleh: M. Kava Zulfikri*

KABAR RAKYAT, EMBONGAN - ‘Indonesia adalah negara kaya yang belum makmur dan sejahtera. Beginilah Indonesia yang sangat kita sayangi dan cintai. Negeri Ini memiliki sumber kekayaan alam berlimpah dan juga berbagai potensi yang luar biasa. Namun sayangnya, disisi lain negeri ini ternyata belum juga bisa keluar dari zona keterpurukan ekonomi.

Dengan kata lain, kita seakan-akan hidup di tengah lautan paradoks: Subur tak juga Makmur, kaya tak kunjung sejahtera’. Sengaja kegelisahan tersebut penulis kutip dari buku elektronik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berjudul ‘Semua Bisa Berakasi’.

Tentu kegelisahan tersebut lahir dari fakta yang dialami Indonesia dan sudah melalui penelitian yang matang. Artinya korupsi sudah bukan lagi wacana, namun sudah menjadi wajah Indonesia.

Amat miris melihat data Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2020 dan 2019. Bagaimana tidak?, data yang dirilis oleh Transparansi International Indonesia (TII) menurun dari 40 menjadi 37 dan mengusir peringkat Indonesia yang mulanya peringkat 85 menjadi peringkat 102.

Jika meminjam istilah Zainal Arifin Mochtar, Peneliti Pukat Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, maka ini merupakan penurunan tertinggi Indonesia jika diukur dalam transisi demokrasi dan ketatanegaraan Indonesia, detailnya pasca Presiden Habibie.

Baca Juga: Gubernur Khofifah Menetapkan Timbul Prihanjoko sebagai Plt Bupati Probolinggo

Sejatinya sejak zaman Presiden Abdurrahman Wahid, nilai Indonesia terus mengalami kenaikan meskipun itu tipis. Terkecuali pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang mana sempat menurun 1 poin (2006-2007), kemudian naik lagi 3 poin pada tahun (2008). Dalam artian, anjloknya 3 poin kemarin (2019-2020) merupakan kejadian pahit yang dialami Indonesia. 

Setelah kita mengetahui bersama kondisi Indonesia secara umum, penulis mengajak pembaca untuk melihatnya dalam lingkup kedaerahan.