Fraksi PPP dan Gerindra DPRD Berbeda Pandangan Terhadap Pelaksanaan Pilkades Serentak 51 Desa di Banyuwangi

KABAR RAKYAT - Dua ketua fraksi di DPRD Kabupaten Banyuwangi angkat bicara soal pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak tahun 2023 yakni Ketua fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), H. Bashir Kadim dan Ketua fraksi Gerindra, H.Naufal Badri.

Kedua ketua fraksi tersebut berbeda pandangan terkait dengan pelaksanaan Pilkades Serentak 2023 di 51 desa yang akan digelar pada 25 Oktober 2023 mendatang, yang kebetulan waktunya mendekati masa tahapan kampanye Pemilu tahun 2024.

Ketua fraksi PPP, Basir Khadim menyampaikan bahwa pihaknya meminta kepada pemerintah daerah agar mengkaji ulang pelaksanaan Pilkades karena dinilai menimbulkan dampak negatif atau bisa dikatakan banyak mudharatnya daripada manfaatnya.

” menurut saya, alangka baiknya Pilkades itu ditiadakan dengan cara mengubah Undang-Undang, Kepala Desa lebih baik dari ASN atau tokoh masyarakat yang ditunjuk oleh pemerintah dengan cara membuat sebuah lembaga khusus yang nantinya akan mendidik dan membimbing kades yang akan ditunjuk , ” ucap Basir Khadim kepada media pada Rabu (31/05) lalu.

Menurutnya, dalam pelaksanaan pilkades disinyalir banyak partai politik (Parpol) yang ikut bermain sehingga timbul permasalahan yang terjadi di lapangan menjadi tambah komplek.

Bahkan ada dugaan dalam setiap pesta demokrasi tingkat desa tersebut, ada pemodal kuat yang mampu memenangkan salah satu calon kepala desa. Sehingga mengakibatkan pendukung calon yang kalah melakukan tindakan anarkhis bahkan sampai mengakibatkan jatuh korban jiwa.

H Basir mencontohkan  kasus besar di Madura yang menyebabkan permusuhan gara-gara Pilkades sampai 7 turunan.

”Di Banyuwangi ini sebagian wilayah banyak masyarakat Madura sehingga belum terlambat apabila pemerintah melakukan kajian ulang pelaksanaan pilkades serentak yang berdekatan dengan Pemilu. Banyuwangi nantinya akan menjadi percontohan nasional apabila mengadakan pendidikan bagi calon Kades agar nantinya mampu memimpin desanya sesuai dengan regulasi,” imbuh H Basir.

Ketuan Fraksi Gerindra DPRD Banyuwangi, H.Naufal Badri

Berbeda dengan Basir Khadim, Ketua Fraksi Gerindra, H.Naufal Badri justru mendukung pelaksanaan Pilkades Serentak 2023 dengan syarat pemerintah daerah bisa menjamin pesta demokrasi tingkat desa tersebut berjalan aman,lancar dan bersih.

Ketua DPC partai Gerindra Banyuwangi ini mengatakan, Pelaksanaan Pilkades serentak 51 desa di kabupaten Banyuwangi sudah terjadwal seharusnya tetap dilaksanakan.

Namun demikian pemerintah daerah maupun panitian Pilkades wajib memberikan sosialisasi kepada masyarakat siapa figur yang layak dipilih sebagai kades di sebuah desa, mengingat pelaksanaan pilkades sering kali ada kecenderungan calon akan berupaya menjadi pemenang dengan menggunakan segala cara.

”Jual ini jual itu karena ambisi menang dan hal ini wajib dihindari. Pemerintah patut memberikan sosialisasi kepada masyarakat demokrasi tidak baik kalau ada money politic,” jelas H Naufal di Pendapa Salawat Badar kelurahan Karangrejo Banyuwangi pada Kamis (01/06/2023).

Demokrasi yang sebenarnya adalah memilih figur yang benar-benar mampu menyelesaikan dan mengatasi permasalahan yang ada di desa . Kemudian menggali dan mengembangkan potensi yang ada untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, tambah adik kandung (Alm ) Samsul Hadi Bupati Banyuwangi pertama yang dipilih langsung oleh rakyat dalam era Reformasi itu.