Buntut BPN Tak Hadiri DPRD Banyuwangi, Michael Demokrat Tuding Pejabat Pertanahan Lecehkan Wakil Rakyat

KABAR RAKYAT - Pejabat ATR BPN Banyuwangi tidak hadir undangan DPRD Banyuwangi agenda hearing pertanahan yang diajukan Forum Warga Banyuwangi (FWB). Dengar pendapat tersebut digelar gedung dewan dipimpin Wakil Ketua DPRD Banyuwangi Fraksi Demokrat.

Tak hadir pejabat ATR BPN tersebut ditegaskan Sekretariar DPRD Banyuwangi, bahwa pihaknya telah undang hadirkan kantor pertanahan.

Sontak, hal tersebut direspon Wakil Ketua DPRD Banyuwangi Michael Edy Hariyanto juga Ketua DPC Partai Demokrat Banuwangi. Wakil rakyat ini tuding ATR BPN tidak hormati lembaga perwakilan rakyat.

Baca Juga: Jadwal Pekan 29 Liga Inggris Live SCTV, MOJI, Champions TV, dan Vidio: Saksikan Manchester City vs Liverpool

"Tidak hadiran (ATR BPN) tidak menghargai kami sebagai wakil rakyat karena tidak hadir soal pertanahan dari FWB," ungkap Michael, Selasa, 28 Maret 2023.

Wakil Ketua DPRD ini perintah Sekretariat DPRD segera jadwal ulang agenda hearing dengan ATR/BPN Banyuwangi dan FWB. Agar soal pertanahan terang benderang.

“Kedepan, diharapkan pihak kantor pertanahan hadir bisa menjelaskan pada publik. Terlebih kabar tudingan dugaan pungli," ungkap Michael.

Baca Juga: Polemik Israel di Piala Dunia U20 2023, Presiden Jokowi: Jangan Campur Adukkan Urusan Olahraga dan Politik

Apabila kembali tak hadir, Michael berjanji unsur pimpinan DPRD Banyuwangi rekomendasikan pejabat ATR BPN dicopot pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Hingga tindak tegas berupw pengusutan diranah hukum.

“Bukan hanya pencopotan, Ini kan sudah ada dugaan tindakan pidananya, saya bisa meminta kepolisian untuk mengusut BPN,” tegasnya.

Pemohon hearing dari FWB, Muhammad Helmi Rosyadi, menyesalkan ketidakhadiran pejabat ATR BPN. Banyak keluhan Masyarakat atas pelayanan ATR/BPN Banyuwangi.

Baca Juga: Sepanjang Tahun 2022, Komisi IV DPRD Catat 4 Ribu Lebih Siswa Banyuwangi Alami Putus Sekolah

Bahkan keluhan bisa dilihat di aplikasi SP4N LAPOR Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).***