• Sabtu, 12 Juni 2021

Dukungan Penuh KPK Terhadap Penyelenggaraan Jamsostek

- Senin, 10 Mei 2021 | 10:43 WIB
Direksi dan Dewan Pengawas BPJamsostek Pusat bersama Pimpinan KPK
Direksi dan Dewan Pengawas BPJamsostek Pusat bersama Pimpinan KPK

KABAR RAKYAT -  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendukung penuh implementasi atas Instruksi Presiden Inpres) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

 Hal tersebut disampaikan pimpinan KPK saat menerima audiensi dengan Direksi dan Dewan Pengawas BPJAMSOSTEK di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Rabu (28/4)  bulan lalu.

 Audiensi Direksi dan Dewan Pengawas BPJAMSOSTEK ke KPK ditemui langsung oleh Ketua KPK Firli Bahuri, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Nawawi Pomolango dan Nurul Ghufron, serta Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan.

Baca Juga: Pemkab Banyuwangi salurkan Anggaran Sebesar Rp. 8,7 Miliar Untuk Insentif Guru Ngaji

 Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan mengatakan, pihaknya menjalankan apa yang sudah menjadi ketentuan dalam undang- undang, sehingga merupakan kewajiban untuk mendaftarkan seluruh pekerja ke dalam program Jaminan sosial ketenagakerjaan.

 “Kami sudah terlindungi dari Dewan Pengawas & Pimpinan KPK, Petugas KPK hingga PTT (Pegawai Tidak Tetap), ini merupakan konsen kami, khususnya non-ASN,” jelas Pahala di kutip dari laman BPjamsostek Banyuwangi, Senin (10/05/2021)

 Dalam dukungannya terhadap penyelenggaran program jaminan sosial ketenagakerjaan, KPK telah membuat kajian yang ditujukan kepada Presiden dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Dalam kajiannya tersebut KPK merekomendasikan pemerintah untuk mengkaji ulang seluruh produk hukum demi menjaga konsistensi UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, serta rekomendasi untuk mendaftarkan kepesertaan non-ASN ke BPJAMSOSTEK demi menghindarkan beban keuangan tambahan bagi APBN/APBD.

 “Ya, sesuai kajian yang kita buat, beberapa rekomendasi sudah kami berikan kepada presiden dan MenPANRB antara lain memastikan perlindungan non-ASN diselenggarakan oleh BPJAMSOSTEK,” tambahnya

Baca Juga: Gubernur Khofifah: Produk Bipang Jangkar Pasuruan Yang Melegenda Halal Dikonsumsi

Halaman:

Editor: Hariyadi

Sumber: Humas BPJamsostek Banyuwangi

Tags

Terkini

X