• Minggu, 19 September 2021

Tunggak Pajak 4,7 M, Pengusaha Toko Elektronik Dieksekusi Kantor Pajak

- Selasa, 5 Desember 2017 | 22:38 WIB
Titipan Penunggak Pajak Tak Dicampur Tahanan Kejahatan
Titipan Penunggak Pajak Tak Dicampur Tahanan Kejahatan


BANYUWANGI - Seorang pengusaha toko elektronik di wilayah Genteng diamankan Petugas Kantor Pajak Pratama Banyuwangi, Selasa (5/12/2017). Pihak Kantor pajak mengamankan WS untuk dilakukan penyanderaan selama enam bulan ke depan. Penyanderaan ini dilakukan karena WS telah menunggak pajak sebesar Rp 4,7 miliar. 


Kepala Kantor Pajak Pratama Banyuwangi, Yunus Darmono menyatakan, penyanderaan ini dilakukan berdasarkan Undang-undang nomor 19 tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 19 tahun 2000 tentang gijzeling (penyanderaan). WS diamankan petugas pajak di rumahnya dengan bantuan Resmob Polres Banyuwangi.


"Dia adalah wajib pajak perseorangan dengan usaha perdagangan," ungkapnya.


Dijelaskan, WS telah menunggak pajak selama kurang lebih 10 tahun. Pihak kantor Pajak sudah melakukan penagihan sejak tahun 2007. Namun yang bersangkutan tidak juga membayar atau mengangsur tunggakan pajaknya. Menurutnya, penyanderaan ini adalah tindakan ultimate. "Hari ini kita lakukan penyanderaan dan kita titipkan di tempat tertentu dalam hal ini Lapas Kelas II B Banyuwangi," tegas Yunus usai menitipkan WS di Lapas Banyuwangi.


Penyanderaan ini akan dilaksanakan selama enam bulan. Jika selama enam bulan yang bersangkutan tidak membayar tunggakan pajak, maka akan dilakukan perpanjangan penyanderaan selama enam bulan lagi. Namun jika yang bersangkutan sudah melakukan pembayaran maka yang bersangkutan akan dikeluarkan lagi terhitung sejak tanggal pelunasan tunggakan pajak sudah masuk dalam modul penerimaan negara.


Ditegaskannya, penyanderaan ini tidak akan menghapuskan tunggakan pajak yang menjadi tanggungannya. Penyanderaan ini dilakukan untuk memberikan efek jera kepada penunggak pajak. "Wajib pajak ini dari segi kemampuan ada, tapi dia tidak mau membayar," jelasnya.


Yunus Darmono menyebut ini adalah penyanderaan pertama yang dilakukan di Banyuwangi. Dirinya tidak ingin ada wajib pajak lain yang disandera karena melakukan penunggakan pajak.


"Penyanderaan ini dilakukan karena ini sudah akhir tahun. Kami tidak ingin sampai tahun 2018 belum dibayar," bebernya.




Reporter : Muh. Hujaini

Halaman:

Editor: Kabar Rakyat

Terkini

Inilah Designer Replika Moge Raksasa dari Limbah Ban

Sabtu, 18 September 2021 | 19:04 WIB

KAI Buka Lowongan Kerja Untuk Berbagai Formasi

Sabtu, 18 September 2021 | 18:05 WIB

Jawa Timur Masuk Level 1 Assessmen Pertama Indonesia

Sabtu, 18 September 2021 | 15:21 WIB

Menjaga Imunitas Tubuh Saat Musim Hujan

Sabtu, 18 September 2021 | 08:41 WIB
X