• Sabtu, 4 Desember 2021

Ratapan Anak Desa ‘Masa Depanku di Bunuh Halus Tikus-Tikus’

- Jumat, 13 Agustus 2021 | 07:29 WIB
M Kava Zulfikri / foto pribadi
M Kava Zulfikri / foto pribadi

Oleh: M Kava Zulfikri*

KABAR RAKYAT, EMBONGAN - Adakah tempat bagi rakyat? pertanyaan tersebut sengaja penulis lontarkan sebelum melanjutkan curhatan gelisah dalam diri penulis dalam tulisan ini. Pertanyaan tersebut penulis memiliki arti yang mendalam dan hanya dapat dipahami dengan pikiran yang jernih. Bagaimana tidak melihat stabilitas politik, kasus lingkungan yang tidak pernah kunjung usai, dan kasus korupsi yang sudah mengakar di tataran pemerintah pusat sampai tingkatan rumah tangga. Namun sebelum kesitu, perlu kita ketahui terlebih dahulu komponen dalam kita bernegara. Dalam sebuah negara tediri dari Rakyat, Korporat, Pemerintah. Dari ketiga unsur tersebut posisi rakyatlah yang paling tertindas. Rakyat hanya dibutuhkan ketika ada hajatan. Selebihnya, Korporat dan pemerintah bermain cantik dibalik kesengsaraan rakyat untuk membayar pajak. Hanya saja permainan tersebut tidak sevulgar pra reformasi. Pasca reformasi permainan mereka semakin lembut, cantik, dan menawan yang pada akhirnya rakyat tidak punya tempat untuk mengadu. Mungkin bisa mengadu namun hanya sekedar didengarkan tanpa dikerjakan.

Ya begitulah, semua dapat diselesaikan dengan transaksi. Aku punya harta segini, aku jadi apa?. Sehingga logika yang dibangun adalah aku untung apa dan apa gantinya. Tidak kaget akhirnya yang dapat duduk dipanggung hanya mereka yang berduit. Para korporat yang sekaligus menjelma sebagai pemangku kebijakan. Akibatnya, setiap kebijakan yang diambil hanya untuk melindungi kepentingan mereka, melindungi kekayaan mereka. Kongkritnya, peraturan perundang-undanan ini aman tidak bagi perusahaan saya ?, jangan sampai peraturan perundang-undangan ini tidak sampai menguntungkan saya. Begitulah kira-kira yang terjadi. 

Tidak heran berbagai produk hukum dilahirkan dengan cara yang singkat dan tanpa partisipasi masyarakat. Ia memang mereka sudah melakukan seminar namun hanya formalitas untuk mendapatkan legitimasi bahwa sudah dibahas dengan rakyat. Pertanyaanya adalah rakyat yang mana ?. sebagai contoh renungi saja bagaimana kilatnya pembuatan UU Cipta Kerja dan UU Minerba yang tiba-tiba diketok palu. Lagi-lagi, atas nama pembangunan, atas nama hukum, atas nama kebutuhan rakyat, atas nama perkembagan zaman UU Cipta Kerja dan UU Minerba buru-buru diketok. Lanjut, lanjut, lanjut, ketok tanpa benar-benar mempertimbangkan kepentingan rakyat. Dan akhirnya pemerintah ketika di tanya langsung jawab. Ya kalo tidak terima langsung saja, ajukan ke Mahkmah Konstitusi. Segampang itukah ? iya kalo ada yang mau mengajukan? Kalo tidak, bagaiamana ? siapa yang bertangung jawab?, DPR kah ?. jawabanya ya mana mungkin DPR mengajukan perkara ke MK atas produk yang ia buat sendiri?. Lagi-lagi rakyat harus berjuang sendiri membela haknya.  

Baca Juga: Pemuda Baros Ditinju Warga Gara-gara Belanja Online Ponsel COD-an Dibawa Kabur

Baca Juga: Waspada, Peredaran Uang Palsu Menyasar Warung Kelontong dan Mini Market

Baca Juga: Daftar Lomba 17 Agustus Low Budget dan Online yang Efisien di Masa Pandemi Covid-19

Baca Juga: Pemkab Banyuwangi Kembali Menerima 136.581 Dosis Vaksin Covid-19

Bahkan akhir-akhir ini ramai seorang Menteri yang Rajin menabung 10 ribu per paket bansos untuk akepentinganya. Tidak hanya itu, ia tidak segan-segan dan tidak sungkan-sungkan memohon untuk dibebaskan. Sungguh aneh jagat ini, sudah tahu kondisi serba sulit, ekonomi sulit, kesehatan terancam, keharmonisan keluarga terancam, anak bangsa terancam putus sekolah dan kuliah, masih saja minta dibebaskan. Tidak hanya itu, jagat ini juga dilengkapi kasus seorang eks koruptor tiba-tiba ditunjuk jadi Komisaris BUMN (PT Pupuk Iskandar Muda). Seakan-akan negara ini krisis orang baik, kredibel, kompeten dan berintegritas, sampai-sampai eks koruptor diangkat lagi. Dimana marwah peraturan Menteri BUMN No.03/MBU/2012 tentang pedoman pengangkatan anggota direksi dan anggota dewan komisaris anak perusahaan BUMN yang diubah dengan Permen BUMN No. PER-04/MBU/06/2020. Apakah iya pemerintah tidak tahu bunyi pasal 4 aturan tersebut yang menjelaskan perihal syarat anggota dewan komisaris anak usaha BUMN yang terdiri dari syarat formil, materiil, dan lain-lain. Padahal jelas sekali syarat formilnya adalah tidak pernah dihukum karena tindak pidana yang merugkan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu lima tahu sebelum pencalonan. Dari sinilah ketahuan bobroknya, karena secara logika waras sebelum syarat materiil pasti syarat formiil. Bukankah di SKCK nya jelas sudah cacat?. Sebentar dulu, masak kamu lupa. karena ada dua buruk sangka yaitu antara SKCK yang disucikan dari tulisan pernah terjerat korupsi dan melalui jalur istimewa.

Sudah berapa triliuan negara ini diakali oleh para koruptor?. Itu yang terlihat, bagaimana keadaan di daerah ? yang sering ditemukan progam pemerintah habis hanya karena pengadaan pakaian dan makanan yang terlihat menghambur-hamburkan uang rakyat. Tidak jarang, dari 100 % persen dana, 60 % persenya untuk kebutuhan makan yang sejatinya tidak perlu. Wah masih banyak sekali borok negara ini. Namun saya harap pembaca tidak pesimis melihat fenomena aneh jagat raya Indonesia ini. Akan tetapi, fenomena tersebut harus menjadi motivasi kita semua untuk semangat dan berusaha menjadi orang yang jujur, berintegritas, kredibel, dan kompeten serta jangan sampai menjadi seperti mereka yang rakus. Memang tidak mudah, namun bukan berarti kita semua menyerah menghadapi realitas ini, wahai anak desa. Yok bisa yok !!!

Halaman:

Editor: Moh. Husen

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Pesan Sang Guru

Kamis, 25 November 2021 | 01:50 WIB

Membaca Selain Teks

Kamis, 18 November 2021 | 18:53 WIB

Sastra 'Daging', 'Bakso', dan 'Sate Kambing'

Selasa, 9 November 2021 | 20:27 WIB

LSM dan Pelawak

Jumat, 5 November 2021 | 22:11 WIB

Membicarakan Pemuda

Jumat, 29 Oktober 2021 | 01:47 WIB

Alhamdulillah, Ada Orang Protes

Minggu, 24 Oktober 2021 | 23:06 WIB

Berjalan Satu Langkah

Selasa, 19 Oktober 2021 | 17:27 WIB

Prepare Maulid Nabi

Sabtu, 9 Oktober 2021 | 22:29 WIB

Pancasila Falsafah Pemersatu Bangsa

Jumat, 1 Oktober 2021 | 17:58 WIB

Senyummu Lambang Surgamu

Rabu, 15 September 2021 | 14:00 WIB

Dari Gula Menuju Manis

Senin, 6 September 2021 | 19:09 WIB

Podium Hebat

Minggu, 5 September 2021 | 00:31 WIB

Deadline Day, Bagian Lain Dari Kepanikan Di Sepakbola

Jumat, 3 September 2021 | 06:29 WIB
X